Jokowi Minta BPK Kawal Transisi Kabinet Prabowo-Gibran, 'Agar Uang Rakyat Dikelola Transparan'

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi meminta BPK ikut mengawal pada transisi kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu agar uang rakyat nantinya bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada bulan Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Sehingga, Presiden Jokowi berharap dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik.

Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia. 

Baca juga: Rencana Jokowi Berkantor di IKN Kaltim Bulan Juli Belum Terealisasi, Terhambat Air dan Listrik

Selain itu, Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang ditengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif. 

BPK mengatakan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma.

Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pemerintahannya mendatang.