Jelang HUT RI Proyek IKN Bakal Disetop Sementara, Namun Dipastikan Penyelesaiannya Tidak Molor

 Pasalnya dalam waktu tersebut, para pekerja konstruksi tidak dipulangkan ke rumah dan tetap berada di kawasan IKN.

"Nah kalau yang harus di luar nanti kita adakan acara sendiri.

Kayak olahraga, kemudian kita adakan juga semacam pelatihan, sertifikasi, kita manfaatin lah supaya enggak diem," jelas Danis.

Paskibaraka untuk HUT RI di IKN Kaltim Berangkat 10 Agustus Sekaligus Bawa Duplikat Bendera Pusaka 

Update persiapan upacara HUT RI di IKN Kalimantan Timur, Paskibraka bakal berangkat 10 Agustus sekaligus bawa duplikat bendera pusaka.

Bulan depan tepatnya pada 17 Agustus 2024, Indonesia akan memperingati HUT ke-79.

Dalam upacara peringatan HUT RI tahun ini akan digelar di 2 lokasi yaitu Jakarta dan IKN di Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengungkapkan, paskibraka ini akan didampingi petugas pengawalan.

Baca juga: HUT RI di IKN Kaltim, 2 Hotel di Balikpapan Dipilih Jadi Tempat Menginap Dubes Negara Sahabat

Mereka akan disambut dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan.

"Kami akan menyiapkan prosesi penyambutan dan penerimaan bendera pusaka duplikat ini, dan coba kami sampaikan untuk disetujui Sekretariat Presiden (Setpres)," ungkap Sri saat rapat koordinasi pelaksanaan upacara HUT RI yang dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Kasdam Mulawarman Brigjen TNI Bayu Permana, Kamis (4/7/2024).

Prosesi yang dimaksud adalah penyambutan dengan upacara adat dan budaya lokal di Ruang VIP Bandara SAMS, untuk selanjutnya diberangkatkan dengan iring-iringan kendaraan ke IKN via jalur darat.

Selanjutnya, saat tiba di IKN, duplikat bendera pusaka dan paskibraka akan diterima oleh Otorita IKN (OIKN).

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan, Provinsi Kaltim siap mendukung perhelatan tahunan yang perdana dipusatkan di IKN sehingga dianggap sebagai momentum bersejarah.

Menurutnya, meski agenda ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun karena pelaksanaannya dikonsentrasikan di IKN yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kaltim, maka Pemprov maupun Kabupaten/Kota serta TNI/Polri di Kaltim juga bertanggung jawab.

Sebab, bagaimana pun juga, IKN bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kaltim adalah berkah.