Pilkada Kaltim 2024
Sindiran 'Borong Partai' Isran-Hadi, Rudy Masud Bantah Mau Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024
Sindiran 'borong partai' yang dilontarkan pasangan Isran-Hadi jadi sorotan publik. Rudy Masud bantah mau lawan kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Saya kira begini, kalau orang itu punya keyakinan menang tak perlu borong.
Bertarung itu lebih baik, daripada memborong partai.
Tapi kalau orang berpikiran dia kalah, memilih memborong supaya tidak bertarung.
Kalau kotak kosong itu, menurut saya itu tidak demokratis dan yang kedua tidak siap untuk bertarung,” tukasnya.
Terakhir, Hadi Mulyadi menegaskan bahwa saat ini Isran Noor juga sedang melakukan komunikasi dengan elit–elit parpol di tingkat Pusat.
Baca juga: Pilkada Kaltim 2024 Mulai Panas, Hadi Mulyadi: Kalau Yakin Menang tak Perlu Borong Partai
Sehingga tiket yang masih tersisa untuk pasangan Isran Noor–Hadi Mulyadi masih sangat mungkin didapatkan jelang dibukanya pendaftaran paslon di KPU pada 24–29 Agustus nanti.
“Ya, ini menunggu semua, yang jelas ada bertemu dengan pucuk–pucuk pimpinan.
Hari ini (kemarin, red) ketemu Ketua Partai (PPP) rencana tanggal 10 bertemu lagi,” tandasnya.
Bantah Skenario Kotak Kosong
Bakal calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bantah isu bangun skenario kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.
Ia membantah ‘memborong’ partai agar menghentikan laju pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di Pilkada Kaltim 2024.
"Nggak–nggak (skenario lawan kotak kosong).
Saya hanya maju karena diamanahkan, pertama Partai Golkar dan kedua beberapa partai pengusung lainnya. Ini sudah ada beberapa, dan lihat nanti hasilnya bagaimana ya," tegasnya.
Baca juga: AHY Soal Rumor Tarik Menarik Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran dengan Kepentingan Pilkada 2024
Rudy Mas’ud juga mengatakan tidak memiliki target harus mengumpulkan dukungan dari partai lainnya.
Menurutnya, semua keputusan ada di tangan partai politik (parpol).
"Tergantung pemilik partai, memang kami sudah mendaftar di seluruh parpol saat penjaringan kemarin.
Tahapannya sama, semua dimulai dari daerah, naik ke provinsi, dan diputuskan nanti di DPP," ungkapnya. (*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.