Jika Prabowo Menambah Jumlah Kementerian, Rumah Menteri di IKN Kurang, Ini Penjelasan PUPR

TRIBUNKALTIM.CO - Jika Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto jadi menambah kementerian di masa pemerintahannya menjadi 40, maka rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) kurang.

Pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan rumah menteri di IKN sebanyak 34.

Saat ini baru 14 yang sudah terbangun.

Baca juga: Harga Tanah di IKN Rp 400.000-Rp 800.000, OIKN: Tak Semahal Kota Besar yang Sudah Matang

Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di IKN pun menjadi sorotan karena jumlahnya akan kurang jika Prabowo menambah jumlah kementerian.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pada dasarnya jika ada kekurangan, tinggal dialokasikan untuk penambahan.

Menurut dia, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah menteri di IKN.

"Kan banyak lahannya tuh. Kalau kurang ditambah. Kita alokasikan kalau kurang gitu loh intinya," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Adapun sebanyak 14 rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Empat dari rumah jabatan menteri tersebut telah siap dengan furnitur di dalamnya.

Total Rumah Tapak Jabatan Menteri yang akan dibangun sebanyak 34.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (11/7/2024).

"Nah untuk rumah tapak menteri ini, dari 34, untuk Agustusan, itu 14 yang kita siapkan. Di Persil 105 itu ada kita siapkan 14, empat sudah siap fungsional termasuk furnitrnya," kata Imam.

Baca juga: Nginap Dua Hari di IKN, Menhub Ungkap Trem Otonom Sudah Ada di Pelabuhan Semayang Balikpapan

Ia mengatakan, 10 rumah tapak menteri sisanya akan mulai diisi furnitur di beberapa pekan mendatang pada bulan ini.

Berdasarkan data dalam paparannya, per 4 Juli 2024, keseluruhan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah sebesar 94,65 persen.

Imam mengatakan, karena rumah menteri ini merupakan sebuah lingkungan permukiman, maka akan dilengkapi dengan prasarananya.

"Termasuk di situ ada jembatan-jembatan penghubungnya, clubhouse, gedung pertemuan, kantor pengelola. Tapi itu semuanya tentu (baru akan ada) setelah 17 Agustusan. Kita fokus ke rumah-rumahnya dan fasilitas akses ke dalamnya," tutur Imam.

Harga Tanah di IKN Rp 400.000- Rp 800.000

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, turut berimbas pada harga tanah di daerah tersebut.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memberikan bocoran terkait harga jual tanah di IKN.

Menurut Basuki, harga tanah di IKN bervariasi tergantung lokasinya.

Baca juga: Nginap Dua Hari di IKN, Menhub Ungkap Trem Otonom Sudah Ada di Pelabuhan Semayang Balikpapan

Saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki mengatakan bahwa harga tanah di IKN berbeda-beda, tergantung lokasinya.

"Tergantung lokasinya, antara Rp 400.000-Rp 800.000 per meter persegi," ucap Basuki.

Jelas Basuki, penetapan harga tanah di IKN tersebut sejatinya telah dilakukan sejak tahun 2023.

"Iya, tetapi itu sudah ditetapkan tahun 2023," tegas Basuki.

Sebelumnya, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya berpendapat bahwa harga tanah di IKN tidak semahal di kota-kota besar Indonesia.

"Tidak semahal di daerah kota-kota besar yang sudah matang karena kan kita juga harus mendorong investasi masuk. Tetapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan negara," kata Jaka saat ditemui di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Adapun penentuan harga jual tanah di IKN disesuaikan dengan lokasi hingga perencanaan tata ruangnya.

"Kalau areanya premium ya harganya premium. Kalau areanya dibangun untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah ya enggak mahal-mahal," lanjut Jaka.

Saat ini, investor yang membeli tanah di IKN akan mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Daftar Wilayah IKN di Kaltim yang Rawan Banjir, Satgas Pastikan Lokasi Upacara HUT RI Aman

Kawasan IKN di Kaltim beberpa waktu terakhir diguyur hujan.

Bahkan beberapa waktu lalu, di sekitar kawasan IKN di Kaltim sempat terjadi banjir.

Diakui Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, tidak seluruh kawasan IKN di Kaltim dijamin aman dari banjir.

Menurut Iman Santoso Ernawi, ada kawasan IKN di Kaltim yang rawan banjir, yakni Wilayah Pembangunan (WP 2) yang merupakan daerah rawan.

Baca juga: Deputi Otorita Soal Penundaan Presiden Berkantor di IKN, Alimuddin: Itu Hanya Spekulasi Belaka

Pernyataan ini disampaikan Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN yang digelar dalam jaringan, Kamis (11/7/2024).

"Itu ada di WP 2 dekat Pasar Sepaku memang sedang dilakukan penanggulangan banjir di sana," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, WP 2 merupakan pusat ekonomi yang juga disebut sebagai IKN Barat.

WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 hektar.

Meskipun demikian, Lapangan Upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dijamin bebas banjir.

Pasalnya, lokasinya ada di puncak Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Di awal memang sudah mentapkan lokasinya itu memang bebas banjir 100 tahunan, yang puncak," kata Imam.

Tetapi, Satgas IKN tetap mengantisipasi genangan air bila terjadi hujan deras pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Sehingga kita memanfaatkan ada beberapa tempat yang ada embung, kolam retensi itu adalah tempat untuk air," lanjut Imam.

Baca juga: Media Asing Soroti Jokowi Batal Pindah ke IKN pada Juli, Singgung Keraguan Publik dan Investor

Selain itu, dalam pembangunan IKN juga telah disiapkan drainase yang didesain sedemikian rupa untuk memastikan kawasan pemerintahan di ibu kota negara baru tersebut tidak terendam banjir.

Bukan karena Proyek IKN

Belum lama ini terjadi banjir di Sepaku yang berada di sekitar kawasan IKN Kaltim.

Warga Sepaku menyebut daerah mereka memang sering banjir, lalu cepat surut dalam 1-2 jam

Namun sejak pembangunan di IKN masif pada 2022, banjir semakin parah dan belum surut setelah lebih dari lima jam. 

Kementerian PUPR membantah banjir dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) terjadi karena adanya proyek Intake Sungai Sepaku.

"Daerah itu ada di daerah yang memang sedang kita normalisasi Sungai Sepaku itu," kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, daerah tersebut memang sudah rawan banjir.

Ditambah lagi curah hujan yang tinggi terjadi pada akhir Juni 2024 kemarin.

"Memang data menunjukkan curah hujan waktu itu biasanya hujan yang normal itu antara 30-50 milimeter per harinya, waktu itu 186 milimeter hari itu," lanjut Danis.

Baca juga: Hujan Terus di IKN, Lapangan Upacara Dijamin Bebas Banjir, Siap Tampung 8.000 Orang saat HUT RI

Sementara dikutip dari Kompas.id, banjir merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (24/6/2024).

Permukiman itu terletak di sekitar Intake Sepaku, atau proyek penyediaan air bersih IKN.

Salah seorang warga bernama Jakiah berusia 58 tahun mengatakan, air sungai memang kerap meluap saat terjadi hujan deras.

Namun, banjir semakin parah setelah pembangunan Intake Sepaku.

Malah, air Sungai Sepaku kerap naik ke kebun warga kendati tidak hujan dan membuat banyak tanaman warga mati lantaran sering terendam air.

Menurut Jakiah, sebelum tahun 2022, banjir memang kerap terjadi di Kelurahan Sepaku.

Namun, katanya, saat itu air langsung surut dalam 1-2 jam saja.

Sayangnya, sejak pembangunan di IKN masif pada 2022, banjir semakin parah dan belum surut setelah lebih dari lima jam.

"Kami berharap pemerintah memberi perhatian," tutur Jakiah seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Rumah Menteri di IKN Kurang Jika Prabowo Tambah Kementerian, PUPR Sebut Masih Banyak Lahan Kosong

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim