Pj Walikota Bustan Bersama Forkopimda dan KPU Pantau Pemungutan Suara Ulang di Tarakan

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Bersama Forkopimda dan komisioner KPU RI, Pj Walikota Tarakan melaksanakan pemantauan ke sejumlah TPS pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Kota Tarakan Satu, Sabtu (13/7).

Pj Walikota Tarakan, Bustan mengatakan kegiatan pencoblosan PSU sudah dilakukan sejak pukul 07.00 Wita. Dari pantauannya, lebih dari 60 persen jumlah pemilih sudah mencoblos sejak pagi.

"Karena ada 60 persen, 70 persen jam setengah 11 mungkin sudah di atas 80 persen.

Ada beberapa faktor ada beberapa TPS mungkin pemilih atau partisipan keluar daerah karena ini libur sekolah ada juga pindah. Kita sama-sama lihat sampai perhitungan semoga aman," paparnya.

Baca juga: 11 Petugas Lapas Kelas IIA Tarakan Diperiksa Mabes Polri Terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelumnya Pemkot Tarakan juga sudah keluarkan edaran khususnya swasta diimbau untuk karyawan diberi kesempatan salurkan hak pilihnya.

Di lokasi, dia memantau petugas TPS bekerja dengan baik. Pihaknya juga dibatasi tidak boleh masuk dalam TPS sampai di garis batas ditentukan.

Bahkan dirinya juga mencoblos di TPS 37 RT 31 Pamusian. Ini pencoblosan kedua yang dilakukan setelah tanggap 14 Februari 2024.

Dia mencoblos di lokasi TPS yang sama saat masih berstatus sebagai Asisten Pemprov Kaltara.

"Setelah jadi Asda, saya per November 2023 jadi masyarakat Kota Tarakan pindah domisili. Di RT 31 Kelurahan Pamusian," pungkasnya.

Terpisah, komisioner KPU RI Idham Holik melakukan monitoring ke sejumlah TPS di Dapil Kota Tarakan Satu.

Sudah ada sekitar lima lokasi TPS yang telah didatangi dirinya. Di antaranya yaitu wilayah SMPN 7, kemudian ke Selumit, lalu ke Kampung Satu Skip.

Idham Holik mengatakan pelaksanaan PSU berjalan dengan baik.

"Para saksi pengawas TPS sudah ada. Sampai pukul 11.30 Wita berjalan kondusif. Kami sampaikan terim kasih kepada Polri yang membantu pengamanan dan stakeholder Pemda," paparnya.

Dia melanjutkan pihaknya juga mengunjungi TPS yang ada di lembaga pendidikan dan berjalan dengan baik.

Idham Holik melanjutkan PSU seharusnya menjadi pelajaran bagaimana ke depan dalam penyelenggaraan pilkada walaupun juga PSU sudah diatur ulang.

"Kita sama-sama wujudkaan PSU sesesuai perundangan sehingga tidak ada sengketa," jelasnya.

Nanti akan ada evaluasi setelah pelaksanaan PSU. "Yang jelas pantauan sejauh ini semua tidak ada kendala, KPPS kondisi sehat," pungkasnya. (*)