Akademisi Unmul Sebut Fenomena Kotak Kosong di Pilkada jadi Indikasi Kegagalan Kaderisasi Parpol

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sayangkan jika Terjadi Kotak Kosong di Pilkada serentak 2024 Kaltim

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaltim, Mukti Ali saat diminta pendapat terkait demokrasi yang tengah jadi perbincangan publik yakni peluang kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kaltim.

Menurutnya, demokrasi menjadi tak sehat jika menghadirkan satu pasangan calon yang berlaga.

“Ya sayang sekali sebenarnya, harus kotak kosong ini ya. Karena orang (figur) betul-betul terkungkung, menurut saya sayang sekali, merusak demokrasi malahan,” ujar Mukti Ali.

Diketahui, Pemilu tahun 2024 memperlihatkan grafik baik dan terjadi peningkatan dibanding tahun–tahun sebelumnya.

Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim memaparkan ada kenaikan.

Berikut data partisipasi pemilih Kaltim;

- Pilgub Kaltim 2013: 56 persen
- Pileg 2014: 69 persen
- Pilpres 2014: 63 persen
- Pilkada 2015: 57 persen
- Pilgub Kaltim 2018: 58 persen
- Pileg/Pilpres 2019: 75 persen
- Pilkada 2020: 61 persen

Kenaikan partisipasi pemilih di Pemilu 2024;

- Pilpres: 79,82 persen
- Pileg DPR dan DPD RI : 79,18 persen
- Pileg DPRD Provinsi Kaltim 79 persen

Mukti Ali mengapresiasi hal ini, Pilkada serentak 2024 di Kaltim diharapnya juga kompetitif dan tidak ada lagi pasangan calon (paslon) tunggal di Kabupaten/Kota, atau pun pada level Provinsi.

Pilkada sebelumnya pada dua daerah yakni Balikpapan dan Kutai Kartanegara, yang menampilkan paslon tunggal.

“Itu (tingkat partisipasi pemilih) yang menurut saya juga kemungkinan menurunkan partisipasi publik. Iya tidak kompetitif sebetulnya kan,” tukasnya.

Selain fenomena kotak kosong yang kemungkinan terjadi pada Pilkada serentak 2024, dalam data versi economist Intellegence Unit tahun 2021.

Indeks Demokrasi Indonesia, kini berada pada di kategori Flawed Democracy atau Demokrasi Terbatas dengan skor 6,71 dan menempati urutan 52 di dunia dari total 165 negara dan dua teritori.