Akademisi Unmul Sebut Fenomena Kotak Kosong di Pilkada jadi Indikasi Kegagalan Kaderisasi Parpol

"Proses pemilu dan pluralisme baik, fungsi pemerintah, partisipasi politik, kebebasan politik juga bagus. Hanya saja budaya politik kita yang amburadul dibawah indeks global," sebut Mukti.

"Sementara menurut Freedom House, Proses pemilu kita dianggap baik, pluralisme baik, fungsi pemerintah baik, akan tetapi dibagian kebebasan berekspresi dan berkeyakinan kurang baik," sambungnya.

Namun, kondisi ini juga perlahan di perbaiki Bawaslu RI, dan juga hingga Provinsi sampai Kabupaten/Kota, serta sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkait Pemilu maupun Pilkada.

"Jadi indeks sekarang memang lebih baik dari zaman dulu," tandas Mukti.

Sebagai tambahan informasi, KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996.

Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (grassroots) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Sejak November 2023, KIPP membuka perekrutan sukarelawan pemantau pemilu.

Sebagian daerah, bahkan telah memberikan pelatihan pemantauan pemilu.

Hari-hari mendekati pemungutan suara Pilkada tak hanya menjadi waktu yang sibuk bagi peserta maupun penyelenggara pemilu.

Sejumlah lembaga pemantau pemilu juga disibukkan dengan agenda konsolidasi dan pelatihan untuk bekal memantau pelaksanaan Pemilu 2024.

KIPP di Kaltim juga mengagendakan hal sama jelang Pilkada, terlebih sosialisasi agar tidak terjadi pelanggaran.

“Sosialisasi maupun pemantauan terhadap money politik, termasuk dengan netralitas ASN. Pengalaman kita 5 tahun lalu, kurang lebih dua ini yang banyak muncul,” pungkasnya.(*)