Akademisi Unmul Sebut Fenomena Kotak Kosong di Pilkada jadi Indikasi Kegagalan Kaderisasi Parpol

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga Akademisi yakni Warkhatun Najidah menganggap fenomena kotak kosong di Pilkada sebagai kegagalan demokrasi.

Kotak kosong atau pasangan calon yang akan bertarung dengan kolom kosong di Pilkada serentak Kaltim kemungkinan bisa terjadi.

Misal, bakal calon (bacalon) Gubernur diisukan melakukan strategi 'borong partai' guna meraih peluang kotak kosong.

Ia mengatakan bahwa keberadaan kolom kosong melawan bacalon bisa dianggap sebagai indikasi gagalnya kaderisasi dalam partai politik.

Baca juga: Pastikan Bersih, Lokasi Eks Pasar Tumpah Samarinda Seberang Bakal Dipantau Berkala

"Ini perlu dicermati, kalau sudah ada kejadian kotak kosong di suatu daerah, itu termasuk kegagalan regenerasi partai politik," tegasnya, Selasa (16/7/2024).

Menurut Najidah, tentu sangat disayangkan bahwa di Pilkada serentak 2024 di Kaltim sampai terjadi kotak kosong di beberapa daerah.

Figur-figur terbaik di Kabupaten/Kota di Kaltim tidak akan timbul di mata masyarakat.

Meski, pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, memungkinkan terjadi pasangan calon tunggal saat kontestasi politik dengan kondisi dan syarat tertentu.

Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

UU Pilkada turut mengatur paslon tunggal bisa terjadi jika terdapat kondisi awalnya ada lebih dari satu calon yang mendaftar, namun hanya ada satu pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

"Apa yang disayangkan, bukan berarti kita tidak punya figur terbaik Kaltim, saya meyakini putra terbaik Kaltim banyak, tapi terbaik partai belum tentu," ungkapnya.

Beberapa kader yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 lalu dan berpotensi maju pada Pilkada sendiri terkesan tak punya ruang ikut dalam kontestasi.

Tak hanya itu, cara bagaimana merebut hati masyarakat juga telah teruji sebenarnya pada Pemilu serentak lalu.

“Pilkada esensinya mendekatkan pengambil keputusan di masyarakat. Ini evaluasi partai. Penyelenggara dituntut bisa menjamin hak konstitusional warga negara bisa dipilih maupun memilih. So, partai menjamin tidak hal seperti ini?,” ungkapnya.

“Evaluasi saya yakini dari partai. Kalau partai ini memang jadi perahu. Tunjukkan bahwa perahu ini punya standar, penumpang mana yang pantas menaiki,” sambung Najidah.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sayangkan jika Terjadi Kotak Kosong di Pilkada serentak 2024 Kaltim

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaltim, Mukti Ali saat diminta pendapat terkait demokrasi yang tengah jadi perbincangan publik yakni peluang kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kaltim.

Menurutnya, demokrasi menjadi tak sehat jika menghadirkan satu pasangan calon yang berlaga.

“Ya sayang sekali sebenarnya, harus kotak kosong ini ya. Karena orang (figur) betul-betul terkungkung, menurut saya sayang sekali, merusak demokrasi malahan,” ujar Mukti Ali.

Diketahui, Pemilu tahun 2024 memperlihatkan grafik baik dan terjadi peningkatan dibanding tahun–tahun sebelumnya.

Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim memaparkan ada kenaikan.

Berikut data partisipasi pemilih Kaltim;

- Pilgub Kaltim 2013: 56 persen
- Pileg 2014: 69 persen
- Pilpres 2014: 63 persen
- Pilkada 2015: 57 persen
- Pilgub Kaltim 2018: 58 persen
- Pileg/Pilpres 2019: 75 persen
- Pilkada 2020: 61 persen

Kenaikan partisipasi pemilih di Pemilu 2024;

- Pilpres: 79,82 persen
- Pileg DPR dan DPD RI : 79,18 persen
- Pileg DPRD Provinsi Kaltim 79 persen

Mukti Ali mengapresiasi hal ini, Pilkada serentak 2024 di Kaltim diharapnya juga kompetitif dan tidak ada lagi pasangan calon (paslon) tunggal di Kabupaten/Kota, atau pun pada level Provinsi.

Pilkada sebelumnya pada dua daerah yakni Balikpapan dan Kutai Kartanegara, yang menampilkan paslon tunggal.

“Itu (tingkat partisipasi pemilih) yang menurut saya juga kemungkinan menurunkan partisipasi publik. Iya tidak kompetitif sebetulnya kan,” tukasnya.

Selain fenomena kotak kosong yang kemungkinan terjadi pada Pilkada serentak 2024, dalam data versi economist Intellegence Unit tahun 2021.

Indeks Demokrasi Indonesia, kini berada pada di kategori Flawed Democracy atau Demokrasi Terbatas dengan skor 6,71 dan menempati urutan 52 di dunia dari total 165 negara dan dua teritori.

"Proses pemilu dan pluralisme baik, fungsi pemerintah, partisipasi politik, kebebasan politik juga bagus. Hanya saja budaya politik kita yang amburadul dibawah indeks global," sebut Mukti.

"Sementara menurut Freedom House, Proses pemilu kita dianggap baik, pluralisme baik, fungsi pemerintah baik, akan tetapi dibagian kebebasan berekspresi dan berkeyakinan kurang baik," sambungnya.

Namun, kondisi ini juga perlahan di perbaiki Bawaslu RI, dan juga hingga Provinsi sampai Kabupaten/Kota, serta sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkait Pemilu maupun Pilkada.

"Jadi indeks sekarang memang lebih baik dari zaman dulu," tandas Mukti.

Sebagai tambahan informasi, KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996.

Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (grassroots) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Sejak November 2023, KIPP membuka perekrutan sukarelawan pemantau pemilu.

Sebagian daerah, bahkan telah memberikan pelatihan pemantauan pemilu.

Hari-hari mendekati pemungutan suara Pilkada tak hanya menjadi waktu yang sibuk bagi peserta maupun penyelenggara pemilu.

Sejumlah lembaga pemantau pemilu juga disibukkan dengan agenda konsolidasi dan pelatihan untuk bekal memantau pelaksanaan Pemilu 2024.

KIPP di Kaltim juga mengagendakan hal sama jelang Pilkada, terlebih sosialisasi agar tidak terjadi pelanggaran.

“Sosialisasi maupun pemantauan terhadap money politik, termasuk dengan netralitas ASN. Pengalaman kita 5 tahun lalu, kurang lebih dua ini yang banyak muncul,” pungkasnya.(*)