Bawaslu Balikpapan Beberkan 16 Poin yang Dianggap Melanggar Netralitas ASN di Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan membeberkan poin-poin penting yang harus dihindari bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024.

Dimana netralitas ASN pada Pilkada tahun ini dianggap sangat krusial sebab pada Pilkada tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus pelanggaran netralitas ASN di kota Balikpapan.

Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz, mengungkapkan adanya 16 poin yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Baca juga: Bawaslu Balikpapan Waspadai Netralitas ASN dan Politik Uang Jelang Pilkada 2024

"Di antaranya, ASN tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menyukai (like) akun media sosial pasangan calon, dan tidak boleh memberikan sinyal atau kode yang menyatakan dukungan," jelas Ahmadi Aziz kepada media, Jumat (19/7).

Lebih lanjut, Ahmadi menambahkan bahwa Balikpapan saat ini dikategorikan sebagai daerah yang rawan pelanggaran netralitas ASN.

"Pelanggaran netralitas ASN di Balikpapan cukup tinggi. Ini menjadi perhatian khusus bagi kami untuk mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi," katanya.

Ahmadi juga menekankan pentingnya ada tindakan tegas sebagai bentuk efek jera bagi ASN yang melanggar netralitas.

"Efek jera yang paling tinggi adalah pemecatan. Kita berharap efek jera ini bisa dimanfaatkan, sehingga kasus ketidaknetralan ASN tidak berulang atau meningkat," ujarnya.

Upaya yang dilakukan Bawaslu Balikpapan ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kualitas pemilihan kepala daerah mendatang.

"Kita semua berharap, dengan kerjasama dan kesadaran semua pihak, pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik dan adil," pungkas Ahmadi.

Dengan komitmen untuk menjaga netralitas ASN, Bawaslu Balikpapan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024. Harapannya, pemilihan ini dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.(*)