Akademisi Unmul Samarinda Sebut Harus Dipahamkan Agar tak Memilih Karena Uang

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pengamat politik dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman Chosiah berharap, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024, utamanya pada pemuda sebagai pemilih pemula di Bumi Etam.

DPT Kalimantan Timur di Pemilu 2024 lalu tercatat ada 2.778.644.

Angka ini terdiri dari laki-laki 1.435.916 dan jenis kelamin perempuan 1.342.728.

Dari data KPU, DPT tingkat Provinsi Kaltim pada Pemilu 2024 berdasarkan kategori usia, yakni:

1. Pre Boomer (usia > 78 tahun) berjumlah : 21.487

2. Baby Boomer (usia 59 s.d 77 tahun) berjumlah : 285.544

3. Gen X (usia 43 s.d 58 tahun) berjumlah : 773.040

4. Milenial (usia 27 s.d 42 tahun) berjumlah : 1.028.387

5. Gen Z (usia 11 s.d 26 tahun) berjumlah : 670.186

Proses pemilihan kepala daerah menurutnya, sering kali dipengaruhi emosi daripada logika.

Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi kunci peningkatan partisipasi pemilih dalam menentukan kualitas pemimpin agar mensejahterakan masyarakat.

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula, DPRD Balikpapan Dorong KPU Gencarkan Sosialisasi Pilkada 2024

Baca juga: KPU Balikpapan Gandeng Disporapar untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Pemilihan pemimpin daerah diibaratkan seperti memilih pasangan hidup.

“Masyarakat pemilih diminta tidak salah pilih karena hajat hidup mereka akan sangat terpengaruh. Konsep politik semestinya lebih luas dari kekuasaan karena berisi kebijakan dan program untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya, Senin (22/7/2024).

Namun demikian, dalam konteks pemilu, politik sering diterjemahkan dan identik dengan kekuasaan.

Terlebih fenomena politik uang, merupakan fakta di tengah masyarakat yang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Penggunaan politik uang berpotensi menambah penderitaan kepada rakyat jika calon pemimpin itu terpilih dalam pemilu.

"Kita harus belajar dari sejarah bahwa merdeka adalah hak kita. Masyarakat harus memilih pemimpin yang memberikan pendidikan dan pengetahuan, bukan yang hanya menjanjikan uang," ujarnya.

Pemimpin baik, ialah mereka yang memiliki program kerja konkret dan relevan dengan kondisi masyaraka.

Persoalan infrastruktur dasar yang minim misalnya, jalan rusak dan perlu perhatian serius dari pemerintah daerah salah satu contohnya.

Baca juga: Songsong Pilkada PPU, 2 Ribu Lebih Pemilih Pemula di Penajam Paser Utara Belum Perekaman KTP

Tentunya ini harus jadi tanggung jawab ketika menjanjikan perbaikan infrastruktur, serta fokus pada isu-isu sosial yang lebih luas.

"Pendidikan politik itu fondasi masa depan agar sejahtera. Jadi masyarakat harus menggunakan hak pilih dengan bijak untuk menciptakan perubahan positif di Kaltim," pungkas Budiman. (*)