Jukir Liar Masih Buat Resah, DPRD Samarinda Minta Dishub Tambah Petugas Parkir Binaan Resmi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Keberadaan juru parkir liar (jukir liar) di Kota Samarinda masih menjadi momok bagi masyarakat. Tak hanya meresahkan, jukir liar juga kerap mematok tarif parkir seenaknya, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hal ini pun mendapat sorotan dari anggota legislatif Samarinda, Joha Fajal.

Joha, yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengambil langkah tegas. 

Meski saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memiliki 215 juru parkir (jukir) resmi binaan, namun nyatanya keluhan masyarakat terkait aksi jukir liar juga masih terdengar.

Ia meminta agar jumlah jukir resmi di seluruh wilayah Samarinda ditambah. 

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Tekankan SDM dan Air Bersih Sangat Penting Bagi Masyarakat

“Pemkot harus lebih aktif menempatkan jukir yang resmi di setiap kawasan, supaya bisa menghilangkan praktik jukir liar yang mengganggu masyarakat,” ujar Joha.

Menurutnya, jukir liar marak di berbagai tempat, terutama di area taman dan tepian Sungai Mahakam. Sebab belakangan ini, tak jarang beredar di media sosial adanya aksi jukir liar yang memungut parkir hingga Rp 10 ribu.

"Harus ada pengawasan ketat untuk mengurangi ketidaknyamanan masyarakat akibat jukir liar tersebut," tuturnya.

Joha meyakini bahwa penempatan jukir resmi tak hanya akan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga membantu mengendalikan tarif parkir.

Baca juga: Masih Parkir Liar di Samarinda, Dishub Beri Sanksi Pemblokiran QR Code Pertalite Permanen

Selain itu juga, politisi Partai Nasdem ini mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dalam memberantas jukir liar. Ia meminta agar masyarakat berani melaporkan jika mengalami kejadian serupa. 

"Masyarakat harus berperan aktif, jika ada kejadian yang tidak wajar bisa memberikan laporan," tutup Joha.

(*)