Komisi III DPRD Samarinda Minta Jangan ada Pembengkakan Anggaran Proyek d APBD 2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Dalam pembahasan ini, merujuk pada penetapan nilai yang akan dipasang untuk disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2024.

Dari pembahasan tersebut, dikabarkan saat ini APBD Kota Samarinda mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh melesetnya prediksi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Tentunya hal ini akan berakibat pada pemangkasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan akan sampai terpangkas 9 persen.

Baca juga: Pesimis soal BRT, Ketua Komisi III DPRD Samarinda: Ada Budaya Warga yang Harus Dibangun

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Prioritaskan Bus Sekolah, Bisa Melatih Kedisiplinan Siswa

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menyayangkan situasi ini.

Menurutnya, defisit bisa diantisipasi dengan perhitungan anggaran belanja yang lebih hati-hati.

Ia mendorong TAPD untuk menyesuaikan rencana dengan ketersediaan anggaran serta memastikan tidak ada pembengkakan biaya proyek.

Salah satu proyek yang disorot Angkasa adalah pembangunan terowongan (Rp 395 miliar), Pasar Pagi (Rp 375 miliar), dan Teras Samarinda (Rp 36,9 miliar).

"Jadi jangan ujuk-ujuk langsung rencanakan belanja lalu ada kegiatan yang dipangkas. Jadi harus jelas urgensinya apa,” tuturnya.

Kekhawatiran defisit ini diprediksi berlanjut hingga tahun depan. Sebab berdasarkan perencanaan awal pada pembahasan bersama TAPD nilai APBD Murni Kota Samarinda 2025 ditaksir senilai Rp 4,4 triliun, sedangkan kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun depan mencapai Rp 4,9 triliun.

Baca juga: Sambut IKN Nusantara, DPRD Samarinda Minta Pemkot Genjot Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Atas hal ini dirinya juga meminta dengan adanya defisit anggaran seharusnya dapat mendorong Pemkot Samarinda untuk mendongkrak nilai PAD menjelang akhir tahun ini, sehingga kekurangan Rp 500 miliar diharapkan dapat ditutupi dari PAD tersebut.

"Misalnya untuk pembiayaan Terowongan atau Teras Samarinda dan Pasar Pagi. Itu harus jelas peruntukkannya,” pungkas Angkasa. (*)