Soal Peningkatan Akreditasi PAUD hingga SMA, Kemendikbudristek Sebut Butuh Kolaborasi Semua Lini

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah memerlukan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tidak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), di mana mekanisme akreditasi sekolah jenjang PAUD hingga SMA tentu juga memerlukan kolaborasi antar lini.

Perubahan signifikan dalam sistem akreditasi tahun ini penting dalam mendorong peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi.

Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Suhadi saat ditemui di Kota Samarinda menerangkan, Permendikbud Nomor 38 Tahun 2023 telah membawa perubahan mendasar dalam instrumen penilaian akreditasi. 

"Perubahan ini memungkinkan kita menggali lebih dalam informasi terkait kinerja satuan pendidikan, termasuk dukungan pemerintah daerah terhadap proses pembelajaran," katanya, Selasa (30/7/2024).

Baca juga: Pemkot Samarinda Dinilai Kurang Optimalkan Potensi PAD Sektor Pariwisata, DPRD Usul Dirikan Perumda

Dijelaskannya bahwa secara nasional, tingkat akreditasi sekolah menengah telah mencapai 93 persen.

Sementara untuk sekolah jenjang SD dan PAUD mencapai 80 persen.

Melihat hal itu, Suhadi menegaskan pentingnya akreditasi, guna memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal di setiap satuan pendidikan.

Kaltim sendiri telah menunjukkan capaian yang sangat baik dalam hal akreditasi, dengan tingkat akreditasi rata-rata di atas 90 persen. 

"Ada juga tantangan saat ini adalah sekolah-sekolah baru dan PAUD," imbuh Suhadi.

Ia juga menyinggung akreditasi sekolah–sekolah yang berada di daerah pinggiran yang menurutnya sama saja.

Hal itulah yang memerlukan adanya kolaborasi dari seluruh pihak.

“Kesenjangan masih terjadi, jika nasional wilayah timur misalnya, ini yang kita upayakan diperbaiki dengan kolaborasi berbagai pihak,” tegasnya.

Baca juga: Hindari Perbaikan Jalan, Ketua Tagana Alami Kecelakaan Maut di Jembatan Achmad Amins Samarinda

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin mengakui bahwa masih ada beberapa PAUD di Samarinda yang belum terakreditasi. 

Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi Covid-19 dan jumlah murid yang sedikit.