Pemkot Samarinda Dinilai Kurang Optimalkan Potensi PAD Sektor Pariwisata, DPRD Usul Dirikan Perumda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Hal itu terlihat jelas saat konser musik Sheila On 7 di Stadion Utama Palaran, beberapa waktu lalu.

Meski event berskala besar itu berhasil menarik ribuan penonton dari berbagai daerah, namun potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa didapatkan justru menguap begitu saja. 

Pasalnya, pengelolaan parkir selama konser tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah kota, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Ingatkan Kode Etik Guru, Bagi yang Melanggar Beri Sanksi Tegas

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, pihaknya tak memiliki wewenang untuk mengelola parkir di area stadion. 

“Kami memang ada turunkan petugas, tapi untuk pengaturan lalu lintasnya saja. Tapi kalau parkir bukan Dishub yang kelola," singkatnya

Padahal dengan mengelola parkir, Pemkot Samarinda bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan.

Hal itu mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan konser, sehingga berpotensi menghasilkan pendapatan dari sektor parkir yang signifikan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim turut menyoroti masalah ini.

Ia menilai bahwa Pemkot Samarinda kurang proaktif dalam mencari peluang untuk meningkatkan PAD.

Rohim juga menyayangkan kurangnya sinergi antara pemerintah kota dengan pihak swasta dalam mengembangkan sektor pariwisata. 

”Padahal seharusnya semua peluang itu ditangkap, seperti momen konser kemarin,” tuturnya. 

Baca juga: DPRD Samarinda Butuh Peran Aktif Warga untuk Membasmi Barang Haram di Ibukota Kaltim

Sebagai solusi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengusulkan agar Pemkot Samarinda mendirikan perusahaan daerah umum (perumda) khusus untuk mengelola parkir. 

Dengan harapan, pengelolaan parkir bisa dilakukan secara profesional dan transparan.

Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa langsung masuk ke kas daerah.

“Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena peluang yang ada tidak ditangkap secara maksimal,” tutup Rohim. (*)