Serapan Anggaran Masih Rendah, DPRD Berau Minta Diskominfo Lakukan Inovasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Salah satu anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyoroti serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang belum maksimal, Kamis (1/8/2024).

Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Pertanahan Berau. 

"Kepada OPD yang serapannya masih sangat rendah, tentunya kami harap ke depan untuk dapat ditingkatkan lagi," kata Elita Herlina kepada TribunKaltim.co.

Dia pun meminta instansi terkait untuk melakukan inovasi agar penyerapan anggaran bisa maksimal.

Terlebih, hal itu dilakukan untuk meminimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). 

Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Berau Minta Percepat Penerapan Bahasa Banua jadi Muatan Lokal

Sementara itu, Kepala Diskominfo Berau Didi Rahmadi menyampaikan, serapan anggaran di instansi yang dipimpin memang rendah sebelum pihaknya membayarkan sewa bandwidth.

Hal itu mengingat kontrak sewanya dibayarkan per enam bulan sekali, yakni Juli dan Desember.

"Alhamdulillah, per Juli lalu sudah kita bayar, apalagi biaya sewanya kan besar. Jadi itu yang memengaruhi kenapa serapan anggaran rendah," ungkapnya. 

Di mana biaya sewa tersebut menyerap sekitar 60 persen lebih dari seluruh anggaran pada Diskominfo Berau.

Pembayaran tersebut membuat serapan anggaran Diskominfo meningkat menjadi sekitar 40 persen dari sebelumnya hanya sekitar 10 persen saja. 

"Serapan anggaran saat ini sudah di atas 40 persen, sebelum membayar sewa bandwidth sekitar 10 persen saja," katanya.

Baca juga: Gelar RDP, Komisi II DPRD Berau Ingatkan Manajemen Ritel Ikuti Aturan

Tidak ada upaya khusus yang dilakukan pihaknya dalam mempercepat serapan anggaran, karena mayoritas anggaran dibebankan pada pembahasan biaya sewa bandwidth.

Selebihnya, program prioritas pada masing-masing bidang di Diskominfo Berau. 

"Seperti pemasangan videotron, yang mana saat ini sudah dipasang semua tinggal menunggu proses pembayaran," terangnya. 

Pembayaran program pemasangan videotron tersebut dikatakannya menjadi salah satu penyebab serapan belum maksimal.

Pasalnya, videotron masih dalam tahap uji coba sementara dalam rangka pemeliharaan, baru setelah itu dapat dibayarkan sepenuh.

Sedangkan serapan anggaran pada tahun 2023 sudah sangat bagus, yakni mencapai 96 persen. 

"Sebenarnya cuma karena sewa bandwidth saja, kami tidak ada upaya khusus untuk penyerapan supaya maksimal. Kalau videotron sudah terbangun 100 persen tinggal pembayaran saja," tutupnya. (*)