Krisis Air Bersih Masih jadi Persoalan Balikpapan, DPRD Dorong Pemkot untuk Menuntaskan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Krisis air bersih di wilayah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi persoalan tahunan yang tidak kunjung dituntaskan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan, H. Sabaruddin Panrecalle kepada TribunKaltim.co pada Jumat (2/8/2024). 

Dia katakan, padahal air adalah kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan oleh setiap masyarakat. 

Terlebih lagi kota Balikpapan digadang-gadang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Namun seolah belum mampu keluar dari persoalan krisis air bersih.

Baca juga: Balikpapan Krisis Air Bersih, PDAM mesti Mencontoh PLN dalam Pemberian Kompensasi Konsumen 

Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan, H. Sabaruddin Panrecalle menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk PDAM, untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air di kota ini.

DPRD Balikpapan selalu mendorong pemerintah kota, terutama PDAM sebagai sektor utama.

"Untuk mengkoordinasikan upaya pengelolaan air," ujar Sabarudin, Jumat (2/8/2024).
 
Menurut Sabarudin, Kota Balikpapan tidak  bisa hanya mengandalkan Embung Aji Raden dan Waduk Manggar sebagai sumber air baku PDAM, tetapi harus mencari alternatif lain yang lebih efisien mengingat kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. 

"Tidak hanya cukup dengan Embung Aji Raden, Waduk Manggar, tetapi saya pikir banyak yang perlu kita pikirkan bersama-sama karena penduduk Balikpapan terus bertambah, bahkan sekarang ini saja kita sudah kewalahan yang menyangkut masalah air itu," ungkapnya.

Dia menegaskan, masalah air bersih di Balikpapan semakin mendesak, terutama dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

DPRD Balikpapan menekankan bahwa setiap wali kota terpilih harus menjadikan penyelesaian masalah air sebagai prioritas utama.

 "Visi dan misi ke depan harus memastikan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait air bersih," tambahnya.

Dalam beberapa kesempatan, fraksi DPRD juga melakukan kunjungan lapangan dan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menggali keluhan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan temuan ini, fraksi meminta wali kota dan jajarannya untuk mencatat, mengingat, dan mengaplikasikan keluhan tersebut ke dalam kebijakan nyata.

"Kami ingin setiap keluhan yang diungkapkan masyarakat ditindaklanjuti dengan serius. Ini bukan sekadar inisiatif fraksi, tetapi aspirasi masyarakat yang harus diwujudkan," tegasnya.

Dengan harapan tinggi, masyarakat Balikpapan menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa air bersih yang menjadi hak setiap warga dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan. (*)