Yohanes Avun: Harus Ada Sinergi Pemprov & Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Pembangunan di Mahulu 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh melalui Wakil Bupati Yohanes Avun berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membangun kabupaten ini.

Wabub Mahulu, Yohanes Avun mengatakan sangat mendukung akan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

Terlebih rencana untuk merayakan HUT RI ke-79 yang akan segera diadakan di IKN pada 17 Agustus tahun ini.

Tentu ini menjadi kebanggaan bagi seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Kaltim termasuk Mahulu sebagai penyangga IKN.

"Di Kaltim itu ada beberapa kabupaten kota termasuk Mahulu, Mahulu disebut sebagai salah satu penyangga IKN saya harap Mahulu ini menjadi prioritas juga," katanya pada TribunKaltim.co, Kamis (1/8/2024).

Baca juga: Kisah Pilu Warga Mahulu Kaltim Belum Merdeka Listrik, Andalkan Genset yang Nyala Cuma 6 Jam Sehari

Ia sangat berharap pembangunan di Mahulu sebagai kabupaten perbatasan Indonesia - Malaysia mendapatkan perhatian khusus.

Utamanya sebagai salah satu bagian dari IKN yang akan menjadi wajah Indonesia.

Layaknya muka manusia, wajah Indonesia juga akan tampak indah jika bagian-bagian di sekitarnya memiliki pembangunan yang baik.

Utamanya yang saat ini menjadi masalah besar dan tak kunjung menemui jalan keluar yaitu infrastruktur sarana dan prasarana di Mahulu yang masih sangat minim.

"Terutama infrastruktur yang saat ini menjadi problem, secara khusus di Mahulu itu infrastuktur jalan baik dari kampung ke ibu kota," ujarnya.

Sampai saat ini infrastruktur jalan penghubung dari kampung ke ibu kota kabupaten Mahulu di Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun masih jauh dari kata layak.

Terlebih di dua kecamatan paling hulu di kabupaten ini, sampai sekarang masih sulit akses.

"Kemudian dari kota sampai ke perbatasan, dari Tiong Ohang khususnya dari Long Pahangai sampai ke Long Apari," ucapnya.

Harusnya ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat untuk membangun di kabupaten yang ada di Kaltim.

Tidak hanya sekedar fokus untuk merias titik nol IKN dengan gencar membangun gedung, tanpa memperhatikan nasib kebutuhan sarpas kabupaten di sekitarnya.

Mahulu saat ini sangat membutuhkan infrastruktur jalan karena dengan adanya mobilitas yang baik maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terbentuk.

"Utamanya di Mahulu yaitu pembangunan jalan ya, harapan kita dengan dibangunnya jalan ini maka warga Mahulu itu dapat menjual produk-produk yang mereka hasilkan selama ini kalau jalannya bagus bisa dipasarkan," jelasnya. (*)

Harap Pemerintah Berlaku Adil

Selama ini pembangunan nyaris tak bisa dilakukan oleh Pemkab Mahulu, sangat jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Hal ini tentu membawa rasa kecewa bagi Pemkab Mahulu, terlebih mengingat satu-satunya kabupaten yang tidak sempat didatangi oleh presiden Jokowi adalah kabupaten pelosok Kaltim ini.

Padahal, jika dilihat dari potensinya ada banyak potensi kekayaan alam yang bisa dikelola di kabupaten ini.

Namun, minimnya sarana dan prasarana membuat masyarakat tidak bisa bergerak banyak.

Selain sektor pertanian yang saat ini sementara berusaha dikembangkan, sektor peternakan dan sektor lainnya pun juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai media penyangga IKN di kabupaten ini.

Bukan memilih bisu, Pemkab Mahulu telah lama meneriakkan keterbatasannya pada Pemerintah pusat namun semua itu seolah bukan solusi.

Sampai saat ini teriakan-teriakan yang disampaikan melalui proposal pengajuan pembangunan tak kunjung menemui jawab.

"Sebenarnya selama ini sudah kita laporkan ke Pemerintah Pusat dalam hal pengajuan proposal. Tapi namanya juga kita memohon, harusnya dengan adanya IKN ini lebih ditingkatkan lagi lah," imbuhnya.

Seharusnya jika mengingat Mahulu dengan segala kekayaannya, tak perlu bersusah payah untuk beraksi lebih dalam melobi pemerintah pusat agar bisa melirik kabupaten ini.

Tak banyak, Pemkab Mahulu hanya butuh keadilan agar pembangunannya sama seperti daerah lain.

"Kita ini harus seperti di daerah lain. Sebelum kita ini hilang kesabaran sebaiknya kita juga ini harus diperhatikan harus disamakan dengan daerah lain," tegasnya.

Sebenarnya, Pemkab Mahulu telah melakukan berbagai cara untuk melobi Pemerintah pusat namun aksinya tak secepat daerah lain.

Menyadari itu, Pemkab Mahulu saat ini sedang berkomitmen untuk melakukan berbagai program yang sinkron dengan program kerja pusat.

"Ini juga kedepannya harus lebih intens lagi kita laksanakan, terutama dalam menyusun program-program utamanya yang sesuai dengan pemerintah pusat," pesannya. (*)