Pemisahan Kementerian PUPR di Kabinet Prabowo-Gibran, Basuki Hadimuljono: Enggak Masalah

TRIBUNKALTIM.CO - Pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum di kabinet Prabowo-Gibran semakin mencuat.

Kabar pemisahan Kementerian PUPR itu ditanggapi Basuki Hadimuljono, selaku Menteri PUPR.

Adapun wacana ini muncul di tengah pembentukan kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Basuki, pemisahan atau penggabungan kementerian atau lembaga negara merupakan hal yang sering terjadi.

Baca juga: Singkat, Begini Tanggapan Raffi Ahmad Soal Isu Dirinya Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Terjawab Kapan Sidang Kabinet Perdana di IKN Nusantara Kaltim, Semua Menteri Jokowi Wajib Hadir?

"Kalau organisasi itu just vehicle (hanya kendaraan), dulu bisa berubah. Jadi, ya enggak masalah," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengalami beberapa perubahan nama dan struktur sejak berdiri.

Sebelumnya, kementerian ini pernah bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973, lalu menjadi Kementerian Pekerjaan Umum hingga tahun 1999, sebelum berubah menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Bangwil).

"Dulu malah PUTL pertama kali, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Kemudian menjadi PU sendiri, lalu digabung menjadi Bangwil, dan sekarang menjadi PUPR," ungkap Basuki.

Namun, Basuki mengaku belum mengetahui apakah Kementerian PUPR akan dipisah atau tetap digabung dalam periode kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya belum tahu apakah akan ada perubahan lagi. Itu belum jelas bagi saya," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan dua kementerian yang berdiri sendiri.

Jokowi memutuskan untuk menggabungkan keduanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana Pemisahan Kementerian PUPR

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, mengatakan bahwa Kementerian Perumahan sedang dipersiapkan untuk pemerintahan yang akan datang.

Baca juga: Ahok Buka-Bukaan Program Makan Gratis Kabinet Prabowo-Gibran Lebih Bagus dari Internet Gratis Ganjar

Saat ini, urusan perumahan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejak 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat telah digabung.

Nantinya ketika pemerintahan Prabowo-Gibran, khusus perumahan akan kembali memiliki kementerian sendiri.

Panangian mengatakan, pihak TKN sedang mempersiapkan dan membuat struktur dari Kementerian Perumahan ini.

"Kementerian Perumahan itu sedang disiapkan. Kita sedang membuat strukturnya. Mudah-mudahan jadi," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan" di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Menurut Panangian, selama 10 tahun ini para pengembang perumahan seakan kehilangan "induk" karena Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang dijadikan satu menjadi PUPR.

Beberapa asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga merasakan hal serupa.

"Apindo datang, Apersi datang, karena selama 10 tahun ini mereka tidak berani ngomong di luar," ujar Panangian.

"Mereka merasakan seperti anak kehilangan induk ya. Pengembang-pengembang yang sudah IPO juga begitu," lanjutnya.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, ia pun memfasilitasi suara para pengembang dan asosiasi ini.

Baca juga: Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN 12 Agustus 2024, Menteri Menginap di Hotel Nusantara

Panangian berharap struktur dari Kementerian Perumahan ini bisa segera rampung dan bisa mewujudkan program Prabowo, yakni membangun tiga juta rumah.

Sebelumnya, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menilai, Indonesia membutuhkan kementerian yang fokus bergerak di bidang properti.

Saat ini, urusan properti atau perumahan masuk ke dalam tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada beberapa masukan. Contohnya, kita tidak punya kementerian yang fokus di properti gitu loh. Perumahan itu tidak ada. Jadi masuk ke dalam PUPR," kata Shinta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut Shinta, diperlukan kementerian baru yang bergerak di bidang perumahan karena di PUPR disebut lebih fokus ke infrastruktur.

Oleh karena itu, kementerian yang ia usulkan ini diharapkan dapat menangani properti dan hal terkait lainnya.

"Di PUPR itu kan lebih ke infrastruktur. Jadi, kami mengharapkan akan ada menteri khusus yang menangani perumahan, menangani properti, dari segi estate, dan lain-lain," ujar Shinta.

Ia menambahkan, kalau bisa Kementerian Perumahan ini juga turut menangani soal urbanisasi.

"Perluasan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami usul ini digabung antara properti dan urbanisasi menjadi satu kementerian," pungkas Shinta.

Di sisi lain, pemerintah diminta serius mengatasi persoalan perumahan, di mana sektor tersebut memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Terjawab Kapan Sidang Kabinet Perdana di IKN Nusantara Kaltim, Semua Menteri Jokowi Wajib Hadir?

Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana iurannya dipotong dari gaji pekerja sebesar 3 persen, sebesar 0,5 ditanggung pemberi kerja dan 2,5 dibebankan ke pekerja.

Di sisi lain, kabarnya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi mengatakan, mengatasi persoalan perumahan perlu dilakukan upaya yang lebih dalam dari pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendanaan untuk memiliki rumah dengan mudah.

"Di negara lain, ada lembaga yang mengatur hal tersebut sehingga bisa mendapatkan dana murah," ujar Theresia ditulis Jumat (31/5/2024).

Menurutnya, adanya pendanaan yang murah maka persoalan backlog pun akan tertangani dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

"Terpenting ada koordinasi satu pintu dari pemerintah agar dana ini (Tepera) tidak tersebar di mana-mana, dana ini menyatu agar bisa digunakan untuk perumahan rakyat," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Kementerian Perumahan, Theresia menyambut positif karena industri rumah tidak mudah dan kompleks.

Namun, sektor properti memiliki dampak multiplier effect terhadap 185 subsektor turunannya.

Selain itu, sektor perumahan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dampak yang diberikan industri properti punya dampak yang besar. Ekosistem ini harusnya diatur lebih fokus bagi pemerintahan yang baru, kalau fokus kontribusi properti ini bisa jauh lebih besar untuk perekonomian Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Kapan Presiden-Wapres 2024-2029 Dilantik? Ini Jadwal dan Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), PT Intiland Development Tbk (DILD) merestui perubahan jajaran pengurus perseroan.

Theresia mengatakan, pemegang saham telah menerima pengunduran diri Moedjianto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Ping Handayani Hanli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

“RUPS Tahunan memberikan persetujuan atas pengangkatan Ping Handayani Hanli sebagai Komisaris dan Novita Anggriani sebagai Direktur Perseroan yang baru,” kata Theresia.

Novita Anggriani bergabung dengan Intiland sejak tahun 2015 dan menduduki sejumlah jabatan penting sebagai General Manager Perseroan dan Direktur di beberapa anak perusahaan.

Sebelum di Intiland, Novita Anggriani memiliki pengalaman di bidang realestat dengan jabatan strategis di PT Jones Lang LaSalle Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, serta PT Colliers Jardine Indonesia.

“Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ini akan memperkuat jajaran manajemen Intiland. Kami percaya perubahan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan Perusahaan ke depan dan untuk jangka panjang,” kata Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Basuki Tak Masalah jika Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo-Gibran"