Tribun Kaltim Hari Ini
Program Pemantapan Konektivitas di Kukar, Targetkan Bangun Jalan 109 Kilometer
Banyak usulan juga tertahan menunggu penetapan SK ruas jalan pusat-provinsi-kabupaten secara berjenjang. Meski begitu, kerja keras dan strategi
Penulis: Martinus Wikan | Editor: Nur Pratama
Jembatan juga menjadi fokus penting dari tahun 2021-2023, 10 unit jembatan baru dibangun, dengan target tambahan sembilan unit pada 2024. Selain itu, empat unit jembatan diganti selama periode 2021-2023, dengan tambahan tiga unit pada 2024.
Jembatan-jembatan penting seperti Jembatan Ing Martadipura dan Jembatan Kutai Kartanegara direhabilitasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan.
Dampak dari program Pemantapan Konektivitas Wilayah sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan peningkatan jaringan jalan dan jembatan, akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah.
Ekonomi lokal juga mengalami peningkatan, dengan distribusi barang dan hasil pertanian menjadi lebih efisien. "Akses kita buat ke Tenggarong sebelumnya dua jam, padahal itu cuma 22 km.
Beruntung sekali sekarang semenisasi sudah tembus dari desa kita ke Tenggarong.
Mempermudah akses buat belanja bahan baku dan lain-lain daripada yang sebelumnya," ungkap Kasi Pelayanan Desa Senoni, Rahmadani.
Program Pemantapan Konektivitas Wilayah di Kukar adalah bukti nyata visi dan kerja keras dapat membawa perubahan signifikan.
Melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta penguatan jaringan internet, Bupati Edi Damansyah dan jajarannya telah berhasil membawa Kutai Kartanegara ke arah yang lebih baik.
Dengan terus melanjutkan upaya ini, Kutai Kartanegara akan semakin mendekati visinya sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan terhubung dengan baik. (*)
| Jangan Pakai e-KTP saat Check In Hotel, Kemendagri Sarankan Masyarakat Pakai Identitas Lain |
|
|---|
| Sopir Dipaksa Antre Panjang, Penyaluran BBM Subsidi di Balikpapan Sudah Melampaui Kuota |
|
|---|
| Kejagung Tetapkan Hery Susanto Tersangka Dugaan Korupsi Suap Nikel, Jejak Kasus Ketua Ombudsman RI |
|
|---|
| Polemik Pengalihan Kepesertaan JKN dari Provinsi ke Kab/Kota, Wali Kota Samarinda Minta Ditunda |
|
|---|
| Surat Pemprov Kaltim yang Minta Kabupaten/Kota Ambil Alih Pembiayaan BPJS PBI Dianggap Terlambat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20240807_Bupati-Kukar-Edi-Damansyah-saat-memantau-pembangunan-jalan.jpg)