Pemkot Bontang Terima Deposito Rp8,4 Miliar

Rustam mengakui, sejatinya deposito ke bank konvensional adalah formulasi dan usulan dari mereka pada awalnya. Namun dengan catatan harus dengan pertimbangan yang matang.

Di tahun lalu tercatat sebanyak tiga kali. Antara Komisi II dan Pemkot Bontang menggelar rapat. Membahas mengenai deposito ke bank konvensional.

Meski secara regulasi, soal peralihan itu tidak ada yang dilanggar Pemkot Bontang. Namun secara etika sangat disesalkan Rustam. Karena tidak adanya koordinasi dengan Komisi II DPRD Bontang sebagai sektor pengawasan.

“Memang kami izinkan waktu itu. Tapi adanya penarikan dalam jumlah besar, jika terjadi rush money, siapa yang tanggung jawab dengan uang masyarakat itu. Hal seperti ini seharusnya dibicarakan dengan matang,” pungkas Rustam.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase yang ditemui Tribunkaltim.co, di agenda Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di Kelurahan Tanjung Laut Indah, menepis tudingan bahwa pemerintah secara diam-diam menarik deposito daerah dan memindahkan ke beberapa bank konvensional.

Menurut Basri, pengalihan dana daerah ini  merupakan keputusan bersama, dan DPRD ikut serta menyarankan pengalihan dana deposito tersebut setelah menerima laporan pertanggung jawaban pemerintah, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. 

"Malah dulu kita disedak (DPRD-red) untuk segera-segera. (pengalihan deposito) begitu kami ikuti diprotes," ungkapnya.

"(Saat) LPJ (DPRD) sudah serahkan (kewenangan). Pemerintah disarankan untuk segera melakukan deposito (ke bank konvensional)," katanya. 

Basri menyebut langkah ini merupakan upaya mengoptimalkan dana yang dimiliki daerah. "Dari pada mengendap," terangnya.

Meski demikian Basri mengaku tidak mengetahui uang tersebut dialihkan ke bank mana saja.

"Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dalam hal (memutuskan) bank mana, MoU dengan siapa, semua saya serahkan BPKAD," pungkasnya. (TribunKaltim.co/mrd)