Megawati Umumkan Calon Gubernur di Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor Dapat Rekomendasi dari PDIP?

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) gagalkan potensi kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024, makin menguat, dan Isran Noor dikabarkan akan mendapatkan rekomendasi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini.

Hari ini, Rabu (14/8), PDIP bakal mengumumkan para bakal calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang diusung di Pilkada
Serentak 2024.

Sumber terpercaya Tribun Kaltim menyebutkan, nama Isran Noor juga termasuk yang akan diberikan SK rekomendasi dari DPP PDIP.

“SK Rekomendasi akan diberikan DPP PDIP besok pagi (hari ini, red) kepada Isran Noor–Hadi Mulyadi,” kata sumber yang tak ingin disebutkan namanya ini, Selasa (13/8) malam.

Baca juga: Isran Noor Disebut? Megawati Umumkan Bakal Calon Kepala Daerah dari PDIP di Pilkada 2024 Hari Ini

Baca juga: PDIP ‘Gagalkan’ Kotak Kosong di Pilkada Kaltim, Beri Dukungan Resmi ke Isran–Hadi Makin Menguat

Saat Tribun Kaltim mengkonfirmasi bocoran ini, DPD PDIP Kaltim belum mau bersuara terkait kabar tersebut.

Ketua DPD PDIP Kaltim Irjen Pol (Purn) Safaruddin maupun Sekretaris–nya Ananda Emira Moeis sudah menegaskan beberapa waktu lalu, bahwa partainya akan menyuguhkan calon terbaik untuk masyarakat Kaltim.

PDIP akan memberikan masyarakat Kaltim pilihan di Pilkada Kaltim, dan menolak adanya kotak kosong pada kontestasi demokrasi mendatang.

“Saya mengamini apa yang disampaikan Ketua DPD PDIP Kaltim. Kita ingin Pilkada di Kaltim ini, masyarakat punya pilihan (tidak kotak kosong). Doa kan saja untuk Kaltim,” tegas Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, ditemui Jumat (9/8) lalu.

Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan langsung calon kepala daerah yang dibagi menjadi tiga gelombang serta mencerminkan Indonesia Raya.

"Ibu Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dikutip Selasa (13/8).

Hasto menyampaikan bahwa pijakan PDIP untuk Indonesia Raya maka yang diumumkan merepresentasikan Tanah Air dari Aceh, Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Kalimantan.

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut sudah sekitar 70 persen surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatangani oleh Megawati.

Baca juga: Jokowi Promosi IKN Nusantara di Hadapan Ratusan Kepala Daerah, Beri Atensi Soal Pilkada 2024

Pengumuman calon kepala daerah pada Pilkada 2024 ini rencananya akan digelar hingga tanggal 26 Agustus mendatang atau sampai tahap ketiga nanti.

Hasto mengakui masih terdapat beberapa daerah strategis yang tidak akan diumumkan dalam pengumuman gelombang pertama tersebut.

"Beberapa wilayah yang masih didalami itu adalah daerah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan juga beberapa wilayah provinsi lainnya. Tetapi secara umum, untuk kabupaten/kota, itu sudah siap (diumumkan)," terangnya.

Dia mengungkap alasan mengapa Provinsi yang disebutkan tadi belum dapat diumumkan pada gelombang pertama nanti.

"Karena ada keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya di Riau kami bekerja sama dengan PKB, meskipun pemenang pemilu adalah dari PDI Perjuangan tetapi sebagai calon gubernur yang diusung adalah dari PKB," tuturnya.

"Sehingga kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga Partai Hanura. Banyak kerjasama dengan Hanura yang dilakukan di wilayah-wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan," pungkas Hasto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Sitorus memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak akan merapat pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Deddy mengatakan, PDIP akan lebih berfokus pada usaha untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat.

Baca juga: Timses Bapaslon Independen Pilkada Kukar 2024 Lega, Calonnya Terbukti tak Bersalah

"Lebih ke bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau semakin banyak calon (yang maju Pilkada), ya masyarakat bisa memilih berbagai argumentasi, visi misi, posisi ya dari masing-masing kandidat," ucapnya.

Menurut Deddy, banyaknya pilihan calon gubernur (cagub) yang dapat dipilih oleh masyarakat dapat membuat peradaban politik akan semakin baik.

Selain itu, Deddy menambahkan, dengan tidak bergabungnya PDIP di KIM plus, maka keputusan itu dinilai adil untuk masyarakat.

"Jadi kalau PDI Perjuangan masuk ke dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair untuk masyarakat. Meskipun untuk partai politik itu akan sangat berarti dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya," paparnya.

Deddy menganggap, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan koalisi besar itu juga mengurangi potensi money politics (politik uang) yang luar biasa. 

Masyarakat Harus Diberi Pilihan

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin mengatakan, kesempatan Isran Noor–Hadi Mulyadi bisa melawan Rudy Mas'ud–Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024 bergantung keputusan PDIP.

Menurutnya, petahana harus mampu meyakinkan PDIP untuk bergabung bersama Demokrat.

Hanya dengan cara itu, bisa memenuhi syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD Kaltim.

Baca juga: Bawaslu Hentikan Penyelidikan Dugaan Dukungan Palsu Calon Independen Pilkada Kukar 2024

Dukungan incumbent dari Demokrat belum mencukupi syarat minimal yakini 11 kursi.

PDIP di DPRD Kaltim memiliki 9 kursi, dan otomatis bisa melengkapi jika bergabung.

“Isran Noor harus mampu meyakinkan PDIP agar bisa bergabung,” sebutnya.

Come back-nya Isran Noor ke partai berlambang bintang mercy, juga dinilai Jamal membuka peluang meraih dukungan partai lain, termasuk PDIP.

Keputusan Isran kembali menjadi kader Demokrat bisa jadi menjadi faktor penentu akhirnya dipilih sebagai calon Gubernur.

Sejatinya, demokrasi di Kaltim akan sehat jika PDIP memutuskan dukungan resmi ke petahana.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi. Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Isran- Hadi, maka akan tercipta persaingan yang sehat dengan pasangan Rudy-Seno," tegasnya.

Ia menegaskan, Pilkada Kaltim 2024 belakangan diisukan akan mempertemukan Rudy-Seno melawan kolom kosong atau kotak kosong. Hal ini dianggap tidak mencerminkan kedewasaan politik masyarakat di Kaltim.

Baca juga: 2 Anggota DPRD Terpilih Bakal Maju di Pilkada Bontang 2024, harus Mundur sebelum Dilantik? Kata KPU

"Kalau hanya ada satu calon melawan kotak kosong, itu sangat tidak sehat bagi demokrasi. MasyarakatKaltim harus diberi pilihan yang jelas agar mereka bisa membandingkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon," katanya.

Siapa pun yang terpilih sebagai Gubernur, juga harus memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Bumi Etam.

Pembangunan jangka panjang ke depan juga harus menjadi fokus utama.

Untuk itu, Jamal mengajak masyarakat Kaltim benar-benar menggunakan hak pilih dengan bijak dalam memilih pemimpin.

"Masyarakat harus bijak dalam menentukan pilihan, karena pemimpin yang mereka pilih akan sangat menentukan kemajuan Kaltim lima tahun ke depan," tandasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim