Jatam Kaltim Demo IKN
Demo Jatam di Kantor Otorita IKN Kaltim, Atribut Aksi Dipindahkan Paksa, Mareta: Terlalu Berlebihan
Demo Jatam di Kantor Otorita IKN Kaltim hari ini. Demo sempat diwarnai pemindahan paksa atribut aksi yang disebut terlalu berlebihan
Penulis: Ardiana | Editor: Amalia Husnul A
Kondisi ini diperparah dengan adanya kiriman partikel debu vulkanik akibat letusan Gunung Raung di Sulawesi Utara.
Kebutuhan Dasar Masyarakat Belum Terpenuhi
Degradasi lingkungan yang kian meluas akibat proyek pembangunan IKN, tentu menjadi catatan untuk pemerintah.
Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih serta listrik dan lain sebagainya, seharusnya menjadi prioritas utama
Jatam Kaltim mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara dan dampaknya bagi masyarakat.
“Apakah pembangunan IKN benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya ambisi sekelompok elite?,” ujar Eta, sapaan akrabnya.
Proyek IKN pun, menjadi sorotan pihaknya, dan dinilai Jatam Kaltim memicu konflik sosial, penggusuran, dan kerusakan lingkungan yang meluas, hal ini merupakan efek domino yang muncul pasca pembangunan ibu kota baru berjalan.
Tak hanya di Kaltim, tetapi juga di daerah lain seperti Sulteng yang menjadi sumber bahan material logistik pembangunan IKN.
Apalagi menurutnnya, sekitar 30 juta ton pasir dan batu yang dikirimkan dari Sulteng cukup menyebabkan masalah pernapasan, jalan rusak, dan ancaman kesehatan.
Pembangunan IKN telah mengabaikan suara masyarakat dan mengorbankan lingkungan demi kepentingan jangka pendek.
Ia mendesak agar pemerintah menghentikan sementara proyek ini dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kita perlu bertanya apakah pemindahan ibu kota benar-benar solusi bagi permasalahan di Jakarta?
Dan apakah masyarakat Indonesia secara luas mendukung proyek ini,” jelasnya.
Jika ibu kota negara dipindahkan, seharusnya kondisi di Jakarta mestinya dipulihkan terlebih dulu.
Banyak kritik dan persoalan yang muncul, mulai dari tidak adanya investor yang bergabung hingga pembangunan ini menggunakan dana publik.
Ia berharap masyarakat mampu menyadari persoalan, dan turut memberikan keputusan besar demi keberlangsungan bangsa kedepan.
“Pembangunan ibu kota baru harus adil dan partisipatif, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan.
Informasi harus dibuka agar kita semua memahami dan mengetahui kepentingan di balik pembangunan ini,” tandas Eta.
Baca juga: Fakta di Balik Megahnya IKN Kaltim, Warga Sekitar Terpaksa Beli Air Bersih Karena PDAM Belum Masuk
(TribunKaltim.co/Ardiana Kinan/Mohammad Fairoussaniy)
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.