Masyarakat Aksi, HUT RI ke-79 Bentangkan Banner 'Indonesia is Not for Sale' di Jembatan Pulau Balang

TRIBUNKALTIM.CO - Viral di media sosial, organisasi, komunitas dan masyarakat melakukan aksi membentangkan banner di sepanjang Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia.

Berbeda dengan perayaan resmi Upacara HUT RI yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), acara ini digunakan untuk mengungkapkan kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan masalah demokrasi di Indonesia.

Para aktivis Greenpeace membentangkan banner merah besar dengan tulisan berwarna putih bertuliskan "Indonesia is not for sale, Merdeka!" pada Sabtu (17/8/2024).

Kain berukuran 50×15 meter tersebut dikibarkan disepanjang Jembatan Pulau Balang.

Hal tersebut terjadi karena komunitas Greenpeace menyoroti dampak negatif pembangunan IKN, seperti kerusakan hutan dan penggusuran hak masyarakat adat. 

Baca juga: Camat Sepaku Abimanyu Arliandito Menangkan Kostum Terbaik saat Upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara

Kemudian juga terdapat sejumlah banner lainnya terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade HUT Kemerdekaan RI di perairan di bawah jembatan.

Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, “Digusur PSN, Belum Merdeka 100 persen”, “Belum Merdeka Bersuara”, “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”, dan lainnya.

Aksi ini dapat dilihat langsung melalui akun Instagram resmi @greenpeace dan @walhi.nasional.

Parade serta penyuaraan aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat terdampak, komunitas, dan organisasi dengan menggunakan transportasi air, yaitu kapal.

Melansir dari Greenpeace data Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan 20 ribu hektare hutan di area IKN Nusantara dalam lima tahun terakhir. 

Kemudian komunitas Walhi juga menekankan ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat proyek IKN Nusantara tersebut.

Pembangunan IKN Nusantara telah mengakibatkan kerusakan mangrove di Teluk Balikpapan dan gangguan ekosistem, sementara masyarakat pesisir merasa belum mendapatkan hak kelola wilayah. 

Kemudian rangkuman aspirasi yang mereka sampaikan ialah mengenai pembangunan ibu kota yang tergesa-gesa ini tidak menyelesaikan masalah Jakarta dan bahkan memperburuk kondisi lingkungan dan sosial di berbagai daerah.  (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim