Fakta di Balik Upacara HUT RI di IKN, Banner Indonesia is Not For Sale di Jembatan Pulau Balang

TRIBUNKALTIM.CO - Upacara HUT RI di IKN Kaltim Sabtu (17/8/2024) rampung digelar dengan sederet kemeriahannya. 

Sementara itu, di balik kemeriahan dan hiruk pikuk Upacara HUT RI di IKN Kaltim, aktivis lingkungan dan warga terdampak mengibarkan banner bertuliskan Indonesia Not For Sale di Jembatan Pulau Balang.

Diketahui Jembatan Pulau Balang ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara yang menuju ke IKN atau Ibu Kota Nusantara.

Beberapa waktu yang lalu sebelum Upacara HUT RI, Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Pulau Balang dengan mengajak sejumlah influencer.

Baca juga: Masa Depan IKN Kaltim setelah Kemeriahan Upacara HUT RI, antara Target Jokowi dan Langkah Prabowo

Baca juga: Mengenal Sosok 9 Naga, Penguasa Ekonomi Indonesia yang Viral saat Ikut Upacara HUT RI di IKN

Baca juga: 7 Fakta Sultan Kukar tak diundang ke Upacara HUT RI di IKN Kaltim, Jokowi Kenakan Baju Raja Kutai

Jembatan Pulau Balang dibuka khusus untuk tamu-tamu upacara HUT RI di IKN, tapi belum untuk masyarakat umum

Di balik kemeriahan upacara HUT RI di IKN Kaltim. sebuah banner bertuliskan Indonesia Not For Sale di Jembatang Pulau Balang.

Kain warna merah berukuran 50×15 meter tersebut dikibarkan di Jembatan Pulau Balang.

Banner Indonesia is Not For Sale ini merupakan aksi dari Koalisi Tanah untuk Rakyat (Titura) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur turut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 

Namun berbeda dengan mewahnya acara yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), perayaan ini menjadi momen bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai keresahan tentang kerusakan lingkungan hidup dan pelemahan demokrasi di Tanah Air.

Koalisi Tritura menyoroti dampak negatif pembangunan IKN, seperti kerusakan hutan dan penggusuran hak masyarakat adat. 

Dilansir TribunKaltim.co dari laman resmi Greepeace.org, sejumlah banner lainnya terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade HUT Kemerdekaan RI di perairan di bawah jembatan.

Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, “Digusur PSN, Belum Merdeka 100 persen”, “Belum Merdeka Bersuara”, “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”, dan lainnya.

Aksi ini dapat dilihat langsung melalui akun Instagram resmi @greenpeace dan @walhi.nasional.

Parade serta penyuaraan aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat terdampak, komunitas, dan organisasi dengan menggunakan transportasi air, yaitu kapal.

Baca juga: Jokowi soal Megawati dan SBY Absen Upacara HUT RI di IKN Kaltim: Merayakan di Mana Pun Sama

Melansir dari Greenpeace data Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan 20 ribu hektare hutan di area IKN Nusantara dalam lima tahun terakhir. 

Kemudian komunitas Walhi juga menekankan ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat proyek IKN Nusantara tersebut.

Pembangunan IKN Nusantara telah mengakibatkan kerusakan mangrove di Teluk Balikpapan dan gangguan ekosistem, sementara masyarakat pesisir merasa belum mendapatkan hak kelola wilayah. 

Kemudian rangkuman aspirasi yang mereka sampaikan ialah mengenai pembangunan ibu kota yang tergesa-gesa ini tidak menyelesaikan masalah Jakarta dan bahkan memperburuk kondisi lingkungan dan sosial di berbagai daerah.  

Koalisi Tritura merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yakni Warga Korban Proyek IKN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Jatam Kaltim, Pokja 30, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kaltim, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaltim, Pokja Pesisir Balikpapan, PBH Peradi, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, PBHI

Aksi Jatam Kaltim

Sebelum upacara HUT RI di IKN, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim juga menyoroti Upacara HUT RI di IKN Kaltim.

Jatam Kaltim mendesak proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dihentikan lantaran ada banyak masalah.

Baca juga: 10 Potret Keseruan di Balik Layar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara, Kaltim

Desakan Jatam Kaltim untuk menghentikan proyek IKN ini disampaikan dalam aksinya di Kantor Otorita IKN Kaltim, Kamis (15/8/2024). 

Dalam kritiknya yang disampaikan dalam aksi bertajuk Perampasan Ruang Hidup ini, Jatam Kaltim menyampaikan tumpukan masalah IKN. 

Mulai dari bentuk perampasan ruang hidup, intimidasi dan sejumlah kriminalisasi, tidak adanya transparansi berkaitan dengan rencana pembangunan.

Pembangunan IKN pun turut menghancurkan pulau-pulau lain hingga ancaman kebangkrutan karena penggunaan dana publik dengan jumlah fantastis. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari.

Ia membeberkan, terdapat pula tumpukan permasalahan sosial-ekologis mengenai pembangunan IKN. 

Termasuk juga, tak adanya transparansi informasi terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang baru tersebut. 

Ia menilai, proyek IKN yang wilayahnya termasuk dalam dua kabupaten, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) ini tidak baik-baik saja dengan berbagai persoalan lingkungan yang tidak diselesaikan secara serius. 

Baca juga: Upacara HUT Ke-79 RI di IKN, Mimpi Rakyat Kaltim Dalam Kapsul Waktu yang Menjadi Kenyataan

"Artinya konsesi-konsesi ini punya masalah lingkungan yang aktif dan tidak pernah diselesaikan secara serius, baik misalnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, lubang tambang.

Bahkan tambang illegal, aktivitas tambang batu bara ilegal yang juga ditemukan di tapak pembangunan ini," ungkapnya.

Kehadiran Jokowi tak Menyelesaikan Masalah

Bahkan, menurutnya, segala permasalahan ini terabaikan dan hanya berfokus pada persiapan persiapan upacara 17 Agustus perdana di IKN. 

"Persoalan-persoalan ini menjadi kritik besar kita, momentum peringatan 17 Agustus yang juga dilangsungkan dua hari lagi, juga akan dilangsungkan di tapak pembangunan mega proyek ini dan Presiden Jokowi hadir di sana," ungkapnya. 

"Bahkan ketika pembangunan ini terus dilanjutkan atau kehadiran Jokowi berkali-kali datang ke ibu kota yang baru, masalah itu tidak pernah terselesaikan -seolah-olah itu dikesampingkan," lanjutnya. 

Sehingga menurutnya, ragam permasalah ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Untuk itu, Jatam Kaltim meminta agar proyek pembangunan IKN mesti dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. 

"Kita harus melihat bahwa pentingnya mega proyek ini dihentikan terlebih dahulu, dievaluasi secara menyeluruh dan dipastikan kita semua terlibat.

Tidak hanya orang di Kalimantan Timur tetapi seluruh Indonesia karena pemindahan ibukota ini adalah pemindahan ibukota negara yang harus melibatkan seluruh wilayah," jelasnya. 

Baca juga: FOTO-FOTO: Diperiksa Ketat, Para Undangan Upacara HUT RI Perdana di IKN Wajib Lewati Sensor X-Ray

(TribunKaltim.co/Dzakkiyah Putri/Ardiana Kinan) 

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim