Masa Depan IKN Kaltim setelah Kemeriahan Upacara HUT RI, antara Target Jokowi dan Langkah Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di IKN Kaltim akhirnya selesai digelar dengan kehadiran dua sosok penting negeri ini, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. 

Momentum Jokowi menjadi Inspektur Upacara HUT RI di IKN Kaltim adalah yang pertama dan terakhir karena masa jabatannya akan berakhir dan 20 Oktober 2024 Prabowo akan dilantik menjadi Presiden RI untuk masa jabatan 2024-2029.

Lalu bagaimana masa depan IKN Kaltim setelah upacara HUT RI yang memamerkan sederet kemewahannya? 

Menurut Pengamat Sosial Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Dr. Saipul Bahtiar setelah momen HUT ke-79 RI, IKN penuh dengan tanda tanya besar.

Baca juga: Mengenal Sosok 9 Naga, Penguasa Ekonomi Indonesia yang Viral saat Ikut Upacara HUT RI di IKN

Baca juga: 7 Fakta Sultan Kukar tak diundang ke Upacara HUT RI di IKN Kaltim, Jokowi Kenakan Baju Raja Kutai

Baca juga: Anggaran IKN hanya Rp143,1 Miliar di RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kabinet Prabowo-Gibran akan Bahas Lagi

Ia mengapresiasi terkait wilayah Kaltim yang saat ini menjadi kawasan pembangunan IKN, dan merupakan program yang secara nasional dianggap sebagai inisiatif dari Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya. 

Namun di sisi lain, pertanyaan yang mengemuka, apakah proses yang terjadi hari ini akan selesai, tuntas atau hanya menjadi sesuatu yang berkelanjutan, setelah berganti Presiden nanti dilanjutkan dan seterusnya.

“Kemudian apel 17 Agustus tahun ini, apakah apel memulai proses pemindahan ibu kota baru ke IKN, atau sekadar seremonial, artinya target dari Presiden Jokowi, menarget sebelum masa jabatannya habis dan menggelar 17-an di IKN,” ujarnya.

Lebih lanjut ujar Saipul, apakah setelah upacara tahun ini di IKN tersebut, tahun depan akan tidak lagi upacara? 

Karena jika merupakan target secara individu, maka ada kemungkinan besar tahun depan tidak ada lagi upacara di IKN.

Kalau ini target secara nasional, program secara nasional, maka tentu ini menjadi start awal memulai.

Tahun berikutnya akan tetap ada, idealnya terjadi pemindahan ibu kota ke IKN yang ada ini. 

Hal ini masih jadi pertanyaan dan akan terjawab ketika pergantian Presiden nantinya.

Kalau melihat perkembangannya, masih seremonial saja, terlebih statement Presiden Jokowi hanya soal upacara.

Tetapi perpindahan permanennya belum ditentukan.

Baca juga: Prabowo Subianto Pastikan Akan Gelar Upacara HUT RI Tahun Depan di IKN Lagi

Pernyataan Prabowo

Melihat statemen Presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum mengungkapkan secara gamblang kapan kepastian perpindahan terjadi.

Tidak bisa menjawab kapan IKN menjadi ibu kota Indonesia yang baru. 

“Presiden terpilih hanya berbicara terkait melanjutkan saja, dalam persepsi saya ya hanya melanjutkan pembangunan infrastrukturnya.

Mengenai penempatan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia, pemerintahan sekarang maupun yang akan datang belum ada kepastian,” tukasnya.

Tanpa Bayang-bayang Jokowi

Tentunya muncul tanda tanya besar di publik, nantinya Prabowo akan memimpin tanpa bayang–bayang Jokowi, dan berdiri dengan pemikirannya sendiri.

IKN akan tetap dilanjutkan, tetapi kepindahannya yang permanen belum menjadi jaminan, kapan akan direalisasi.

Baca juga: Nama-nama Pemenang Busana Terbaik di Upacara Penurunan Bendera IKN dan Jakarta, Ada AHY-Annisa Pohan

Menurutnya, yang terjadi hari ini ialah proses seremonial karena target sebagai seorang Presiden yang masih berkuasa.

Selanjutnya kapan menjadi permanennya ibu kota negara baru Indonesia, belum ada jawaban pasti.

“Posisi sekarang kalau dari hierarki kepemimpinan, dari kekuasaan Pak Prabowo di bawah Pak Jokowi, sebagai Menteri.

Tentu proses masih berlaku sekarang, tetapi pasca Oktober 2024 nanti setelah pelantikan, bisa saja ada keputusan lain Presiden terpilih (karena pembangunan IKN berjalan, maka tidak ada apel).

Perlu dikejar soal perpindahan permanen dari Jakarta ke IKN, belum ada yang pasti baik Presiden sekarang maupun Presiden berikutnya.

Mestinya ada kepastian, bukan sebagai tempat apel saja dan bukan seremonial saja,” kata Saipul.

Tentunya ini juga berdampak pada masyarakat yang akan pindah ke sekitar kawasan IKN. 

Dampak yang Dirasakan Masyarakat

Pastinya sekarang, proses pembangunan IKN sudah terjadi lonjakan penduduk di kawasan sekitaranya.

Baca juga: Upacara Penurunan Sang Merah Putih di IKN, Akmal : Cuaca Bagus Sekali, Pertanda Tuhan Memberkahi

Migrasi dari provinsi lain, atau negara lain karena ada pemenuhan pekerja teknisi yang dilibatkan berdomisili di IKN, kalau melihat dari sisi wilayah penyangga, Kota Balikpapan paling terasa.

Baik sebagai titik proses keluar masuknya penduduk luar Kaltim, melalui bandara maupun pelabuhan, kini menjadi sebagai transit terdekat ke IKN.

Tapi dalam beberapa hal, perpindahan ini masih bersifat sementara, mungkin akan berlanjut pembangunannya.

Migrasi sementara yang terjadi di Kaltim, khususnya IKN ini, juga melihat para pekerja yang sudah bermigrasi juga akan kembali ke wilayah masing–masing, setelah proyek atau pembangunan ini selesai.

Saipul melihat saat ini masih bentuknya temporer, tidak permanen.

Akan menjadi permanen ketika benar–benar IKN berpindah di Kaltim, bukan untuk seremonial seperti yang akan dilakukan saat 17-an.

Mengenai perpindahan, dari berbagai aspek, proses asimilasi budaya, pembauran budaya dari luar ke dalam, biasanya akan secara mulus berjalan, bisa juga ada riak dengan penduduk sekitar IKN.

Hal ini juga disebut Saipul perlu ada mitigasi jika memang benar ada perpindahan atau migrasi besar–besaran.

“Kaltim agak berbeda dengan Jakarta, secara sosial, tercatat memang dalam masa penjajahan menjadi daerah yang dihimpun untuk pusat pemerintahan di zaman Belanda. 

Meski dalam sejarah, kerajaan Kutai juga memiliki hubungan dengan negara luar.

“Proses pemenuhan di IKN yang muncul konsepnya terkini yaitu memenuhi kebutuhan orang–orang yang akan tinggal di IKN dari sisi pemerintahan. 

Belum melihat aspek lain, bisa jadi di luar aspek pemerintahan tersebar ke wilayah penyangga lainnya,” tandas Saipul.

Baca juga: Anggaran IKN hanya Rp143,1 Miliar di RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kabinet Prabowo-Gibran akan Bahas Lagi

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim