Berita Nasional Terkini

Elite PDIP Tuding Tujuan Jokowi Copot Yasonna dari Menkum HAM untuk Loloskam UU MD3 demi 3 Tujuan

Tayang: Senin, 19 Agustus 2024 15:45 WITA

Editor: Rita Noor Shobah

Elite PDIP Tuding Tujuan Jokowi Copot Yasonna dari Menkum HAM untuk Loloskam UU MD3 demi 3 Tujuan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan pejabat baru Menkumham Supratman Andi Atgas usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri,wakil menteri dan dan beberapa kepala badan pemerintahan, di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif, Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dan Angga Raka Prabowo dilantik jadi Wakil Menteri Kominfo.

TRIBUNKALTIM.CO - Elite PDIP tuding tujuan Jokowi copot Yasonna dari Menkum HAM untuk loloskam UU MD3.

Dalam perombakan kabinet ini pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Yasonna digantikan Supratman Andi Agtas, kader Gerindra.

Elite PDIP pun merespons keputusan Jokowi.

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengkritisi keputusan Jokowi mencopot Yasonna Laoly.

Menurut Deddy, pencopotan Yasonna Menkumham adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Senin (19/8/2024).

Dia mencurigai tiga agenda Jokowi sebagai alasan melakukan pencopotan terhadap Yasonna.

Suasana pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (dok. Sekretariat Presiden)

Pertama, agar Golkar yang sudah dikendalikan Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP," ujar Deddy.

Kedua, kata Deddy, akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Golkar nantinya.

"Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ucapnya.

Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada.

"Agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya," tuturnya.

Sebab, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol. Sehingga, jika tidak tunduk beresiko tak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.

Sumber: Tribunnews