Profil dan Rekam Jejak Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang Digadang Maju Pilkada Jabar 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Sosok Ono Surono kini sedang ramai diulas karena diisukan ikut berkontestasi di Pilkada Jabar 2024.

Untuk diketahui, Ono Surono merupakan politisi asal Jawa Barat yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Karena kiprah politiknya, Ono Surono digadang maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat.

Namun, siapa pendamping Ono Surono belum diketahui.

Baca juga: Peluang Anies Baswedan Maju Pilkada Jabar 2024, Ini Jawaban Puan Maharani dan Kode DPD PDIP

Saat ini, sudah ada dua calon kepala daerah Jawa Barat yang mendaftar ke KPU Jawa Barat.

Mereka adalah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

Profil Ono Surono

Ono Surono tumbuh besar di Indramayu.

Ia menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indramayu.

Pada tahun 1993, ia merantau ke Jakarta sebagai mahasiswa di Universitas Trisakti dan lulus tahun 1996.

Selain itu, masih dalam hal pendidikan, Ono Surono pun tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon pada tahun 2008 dan lulus di tahun 2012.

Sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, ia juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangandan menempati posisi sebagai Anggota Komisi IV.

Selain itu juga, pria yang kini berusia 49 tahun ini dikenal pula sebagai tokoh nelayan pantura.

Baca juga: Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Resmi Daftar ke KPU Jawa Barat, Cek Hasil Survei Pilkada Jabar 2024

Ternyata, Ono Surono pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, sebuah koperasi perikanan yang terbesar di Jawa Barat dari segi produksi ikan laut.

Perjalanan karir Ono Surono tak semerta-merta cemerlang seperti sekarang, ia pun harus rela meniti karir dari bawah untuk bisa menikmati posisinya saat ini.

Berawal, dari posisinya sebagai pengurus partai di tingkat kecamatan, yakni Wakil Bendahara Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1998.