PUPR Awasi Teknik Peningkatan Jalan di IKN Nusantara, Dana yang Dibutuhkan Rp21 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara terus digencarkan, ada keberlanjutan. 

Satu di antaranya, terdapat program pengawasan teknik peningkatan Jalan West Residence, Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Jalan Kawasan HPK, Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4.

Penyelesaian infrastruktur konektivitas Tahap I di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, membutuhkan dana tak kurang dari Rp 13,8 triliun. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menuturkan, anggaran sebesar itu untuk membiayai pembangunan lima klaster infrastruktur.

Baca juga: Terjawab Kenapa Masyarakat Kaltim Dilarang Masuk ke Area IKN Nusantara, OIKN Bukan Tanpa Alasan

Kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2024, Rachman Arief memerinci, klaster pertama adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara IKN sisi landasan pacu atau runway senilai Rp 1,16 triliun.

Kemudian klaster kedua pembangunan Jalan Bebas Hambatan (JBH) yaitu Seksi 1A senilai Rp 2,48 triliun, Seksi 1B Rp 3,38 triliun, Seksi 5B Rp 911 miliar, Seksi 6A Rp 195 miliar, dan Seksi 6B Rp 447 miliar.

Selanjutnya klaster ketiga, peningkatan jalan Lingkar Sepaku Tahap II sebesar Rp 30 miliar, peningkatan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat tahap 2 Rp 412 miliar, dan peningkatan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Tahap II Rp 347 miliar.

Klaster keempat meliputi pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu Jalan Feeder Rp 226 miliar, Jalan Kawasan West Residence Rp 633 miliar, Jalan kawasan Precinct Core Rp 715 miliar, Jalan Hankam dan Lingkar Sepaku Rp 947 miliar, dan jalan Kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Rp 446 miliar.

Berikutnya klaster kelima pembangunan Jalan Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur KIPP Rp 632 miliar.

Selain itu, pengawasan teknik peningkatan Jalan West Residence, Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Jalan Kawasan HPK, Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4, juga membutuhkan dana dengan total angka Rp 21 miliar.

Sementara untuk infrastruktur konektivitas di luar IKN, Ditjen Bina Marga memastikan akan ikut menangani.

Baca juga: Efek Ekonomi Upacara HUT Kemerdekaan di IKN Nusantara Habis? Tingkat Hunian Hotel di Kaltim Anjlok

Penanganan akan dikerjakan melalui alokasi reguler dan atau skema Inpres Jalan Daerah (ID) seperti yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas 10 akses di seluruh Kalimantan Timur. 

Pada prinsipnya untuk jalan-jalan penyangga yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR pasti ditangani.

"Namun demikian, kami belum mempunyai program khusus untuk itu. Sementara, beberapa akses penyangga akan ditangani melalui alokasi reguler atau IJD," tuntas Rachman Arief.    

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penyelesaian Infrastruktur Konektivitas Tahap I IKN Butuh Rp 13,81 Triliun."