Kawasan IKN Kaltim Dibayangi Risiko Banjir dan Longsor Akibat Curah Hujan Tinggi, Penjelasan BMKG

Sepanjang Agustus 2024, tingkat keberhasilan TMC di wilayah tersebut mencapai 98 persen.

Dengan begitu, pembangunan di IKN pun bisa terus berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Agustus juga rerata baik, bagus. Dan sudah dilakukan OMC yang harusnya hujan jadi tidak hujan.

Kita mencegah jangan sampai terjadi bencana pada masyarakat.

Itu memang tugas yang harus dilakukan karena jangan sampai kita bergerak ketika terjadi bencana saja," kata dia. 

Adapun sejauh ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan TMC di IKN setidaknya hingga tanggal 12 September 2024.

Kendati demikian, Suharyanto tidak menyebut berapa anggaran yang digelontorkan untuk TMC lanjutan tersebut.

Dia bilang, anggaran biasanya diperlukan untuk jam terbang pesawat, pembelian garam, hingga dana operasional kru pesawat.

 "Jadi jumlahnya memang bervariasi. Kalau titiknya dekat dari bandara, untuk modifikasi lebih murah.

Tetapi kalau sampai jauh, misalnya dari titik di Halim tapi modifikasi cuacanya harus dilakukan di Cirebon, lebih jauh (mahal).

Tetapi setiap uang negara yang dikeluarkan, kita pasti dicek sampai detail baik di inspektorat di internal maupun dari BPKP," kata dia.

Baca juga: Prabowo Bakal Dilantik Bulan Oktober 2024, Apakah Akan Berkantor di IKN Kaltim?

Usulan Modifikasi Cuaca

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Penajam Paser Utara (PPU) dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 12 September 2024.

Hal ini disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Muhadjir menyampaikan, usulan melanjutkan TMC juga datang dari pemerintah daerah Penajam Paser Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN.