Kaltim Peringkat Kelima Indeks Kerawanan Pemilu di Pilkada 2024, Kata Isran Noor dan Rudy Mas'ud

TRIBUNKALTIM.CO - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menempati peringkat kelima secara Nasional Indeks Kerawanan Pemilu jelang Pilkada 2024.

Posisi Kaltim ada di urutan kelima di bawah Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat dalam Indeks Kerawanan Pemilu.

Ada sejumlah kerawanan yang disorot jelang Pilkada 2024 di mana di Kaltim bakal ada 11 Pilkada yakni tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten/kota.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Galeh Akbar Tanjung mengatakan Kaltim menempati peringkat kelima nasional dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) dengan 77,04 poin. 

Baca juga: Hasil Survei Pilkada Kaltim 2024, Elektabilitas Isran Noor-Hadi Mulyadi vs Rudy Masud-Seno Aji

Baca juga: PDIP Yakin Jaringan Mereka Menangkan Isran Noor dan Hadi di Pilkada Kaltim 2024, Kalahkan Rudy Masud

Baca juga: Rudy Masud dan Seno Aji Jalani Tes Kesehatan Pilkada Kaltim 2024, Bacagub Puji Fasilitas RS AWS

Peringkat pertama ditempati oleh Jakarta 88,95 poin; Sulawesi Utara 87,48; Maluku Utara 84,86; Jawa Barat 77,04.

Bawaslu Kaltim telah mempersiapkan langkah pencegahan setelah melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada 2024.

Antisipasi tentu terhadap potensi gangguan, baik pelanggaran maupun terkait partisipatif semua pihak pada Pilkada Kaltim 2024.

Pemetaan kerawanan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar potensi pelanggaran pemilihan dapat dihindari. 

Pemetaan sendiri berdasarkan dari informasi dan pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan dalam proses pemilihan sebelumnya.

Beberapa kerawanan tinggi berpotensi pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi suara menjadi yang hal yang mesti diperhatikan. 

Dalam tahapan kampanye, kerawanan tinggi disebabkan oleh potensi akan adanya keberpihakan aparatur pemerintah atau ASN.

Potensi kerawanan di Kaltim juga muncul dari adanya praktik politik transaksional yang potensial terjadi di mana kegiatan pemberian uang tunai pada saat pencalonan dan kampanye.

Pada tahapan logistik, juga terhitung rawan, dimana perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran sehingga mempengaruhi kondisi logistik pemilihan tersebut.

Galeh juga menyebut ada potensi kerawanan di luar hal–hal teknis seperti bencana alam dalam pendistribusian logistik.

Baca juga: Daftar Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor - Hadi Mulyadi Optimis Menang Lawan Rudy Masud-Seno Aji

“Jadi selain kerawanan netralitas ASN, ada pula terkait politik uang yang bisa dilaporkan melalui saluran siaga Pilkada kami.