Sekda Muhaimin Dorong Masyarakat Aktif Pantau Netralitas ASN di Pilkada Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, suasana politik di Kota Balikpapan semakin memanas dengan pertarungan tiga bakal pasangan calon dari figur politik dan akademisi yang berpengaruh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan salah satu tahapan penting, yakni pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing dalam kontestasi ini.

Tahapan ini menandai semakin dekatnya hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Seiring dengan semakin dekatnya hari H, pemerintah Kota Balikpapan, melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, mengingatkan kembali pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses demokrasi ini.

"Sudah ada aturan yang mengatur bahwa PNS atau ASN itu harus netral. Pengawasannya juga banyak, mulai dari wartawan, Bawaslu, hingga masyarakat luas. Insya Allah Balikpapan akan melaksanakan Pilkada dengan baik, karena ini bukan kali pertama kita menggelar hajatan seperti ini," ujarnya saat diwawancarai Tribunkaltim.co pada Rabu (4/9).

Baca juga: Sekda Paser Ingatkan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024

Baca juga: Propam Polda Kaltim Tekankan Netralitas Polri Jelang Pilkada 2024, Hindari Politik Praktis

Muhaimin menegaskan, aduan terkait pelanggaran netralitas ASN bisa disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Bawaslu, dan bahkan media sosial. 

Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan ASN. "Sekarang ruang publik terbuka lebar untuk melakukan pengawasan," tambahnya.

Terkait sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas, Muhaimin memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum telah siap dijalankan. "Insya Allah, ASN di Balikpapan bisa melaksanakan aturan-aturan ini dengan baik," tutupnya penuh harap.

Dengan berbagai langkah antisipatif yang diambil, harapan besar digantungkan pada terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan politik yang tidak semestinya. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi ini.(*)