Bakal Cawagub Hadi Mulyadi dan Seno Aji Sepakat Berantas Politik Uang, Ini Langkah Bawaslu Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bakal Calon Wakil Gubernur yang akan berlaga di Pilkada Kaltim 2024 yakni Hadi Mulyadi dan Seno Aji sepakat berantas politik uang.

Hadi Mulyadi yang berstatus petahana, maju kembali bersama Isran Noor pada gelaran Pilgub 2024 kali ini.

Ia menekankan, soal politik uang saat ini tim relawan telah bergerak di sepuluh Kabupaten/Kota di Kaltim, dengan jumlah relawan mencapai lebih dari 10 ribu orang.

“Sudah kami dengar masif di mana-mana. Ada semacam itu (politik uang). Ada tokoh tokoh dan RT–RT tertentu. Telah mendapatkan kabarnya. Oleh karena itu kami akan berikan treatment khusus. Kalau terbukti secara valid datanya akan kami laporkan. Biar ada efek jera,” jelasnya.

Tak hanya relawan, kubu Isran–Hadi juga melibatkan unsur partai.

Sebagai kontestan dalam Pilgub Kaltim, tentu ia mengedepankan prinsip, pemimpin harus menang dalam situasi yang jujur dan adil. 

“Kami sudah siapkan bersama PDI Perjuangan, Demokrat, Partai Ummat Perindo, Gelora dan Hanura. Serta juga relawan untuk menata. Kami sampaikan di seluruh Kabupaten/Kota. Tim hukum harus kerja keras,” terangnya.

Baca juga: Optimistis Menangkan Pilkada Kaltim, Hadi: Ini Kemenangan Masyarakat

Baca juga: Hadi Mulyadi vs Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024, Cawagub Isran Noor Ingatkan Rudy-Seno Jangan Baper

Keduanya juga sepakat dan berkomitmen, politik uang merupakan pembelajaran yang buruk bagi demokrasi, serta tidak ingin menjadikan uang sebagai alat untuk menipu rakyat. 

Jika ada relawan Isran–Hadi yang memakai cara–cara seperti itu dalam meraih simpati, akan mendapat teguran keras.

“Kan boleh pakai cara lain yang sesuai aturan undang-undang. Sebagai hadiah dan tanda mata. Kalau lebih dari itu ya melanggar. Kami tidak akan lakukan (politik uang),” pungkasnya.

Sementara itu, Seno Aji yang maju pada Pilgub Kaltim 2024 bersama Rudy Mas’ud menekankan terkait politik uang tentu menjadi kekhawatiran pihaknya dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kaltim. 

Saran juga disampaikan, terutama soal pengawasan Pilkada pada 27 November mendatang.

“Bahkan kami telah memberikan pakta integritas, agar kerawanan praktik politik uang bisa diminimalisasi,” tegasnya.

Selain Bawaslu, pasangan Rudy-Seno telah menyampaikan kerawanan akibat politik uang kepada Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). 

Seno Aji menegaskan, pihak yang terbukti memainkannpolitik uang, agar tidak segan-segan diproses oleh Gakkumdu.

Seluruh relawan, simpatisan pendukung dan semua unsur tim pemenangan, Seno Aji menyampaikan agar tidak tertarik dengan praktik tersebut.

“Apalagi sebagai golongan muda, kita mesti fokus ke visi-misi calon. Mestinya itu yang diperhatikan, semoga bisa menekan praktik-praktik (politik uang) tersebut,” harapnya.

Pihak Bawaslu Kaltim sendiri juga melakukan berbagai upaya untuk menekan praktik politik uang.

Anggota Bawaslu Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Galeh Akbar Tanjung juga menyadari praktik ini tidak mudah dibasmi oleh pihaknya.

Sosialisasi kepada pemilih pemula, terutama siswa dan generasi Z yang belum banyak mengetahui aturan soal pemberian dalam pemilu digencarkan pihaknya.

Karena pelanggaran terjadi bukan ada kesempatan saja, namun  menurut Galeh, karena ketidaktahuan masyarakat yang menganggap politik uang itu menjadi yang sah karena minimnya pengetahuan.

“Setidaknya mengkanalisasi, dan memberikan benteng, generasi muda kita coba jadikan benteng, agar mereka menjadi pengawas di tengah masyarakat,” ujar Galeh.

Baca juga: 2 Bakal Cawagub di Pilkada Kaltim 2024 Bertemu, Hadi Mulyadi dan Seno Aji Saling Puji di Dialog PWNU

“Bukan hanya ke mahasiswa, siswa di kelas 3 yang cukup usia juga kita sosialisasi, karena mereka pemilih pemula, jangan sampai mereka salah memilih pemimpin, jangan sampai ketidaktahuan mereka kemudian menerima politik uang,” sambung Galeh. 

Ia melihat angka pemilih pada Pemilu 2024 lalu, jumlah DPT di Kaltim ada 2.778.644 terdiri beberapa kategori usia.

1. Pre Boomer (usia > 78 tahun) berjumlah: 21.487

2. Baby Boomer (usia 59 s.d 77 tahun) berjumlah: 285.544

3. Gen X (usia 43 s.d 58 tahun) berjumlah: 773.040

4. Milenial (usia 27 s.d 42 tahun) berjumlah: 1.028.387

5. Gen Z (usia 11 s.d 26 tahun) berjumlah: 670.186

Melihat jumlah milenial dan gen Z mendominasi dengan angka 1.698.573 pemilih, tentunya hal ini menjadi konsen pihaknya meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 mendatang.

Jelang oesta demokrasi 27 November nanti generasi muda harus dipahamkan bahwa pemberian uang oleh peserta pemilu tidak diperbolehkan, dan hal ini harus disebarluaskan.

“Bawaslu saat ini dengan segala upaya dan cara mencoba menyapa pemilih pemula dan pemilih muda agar memahami bahwa politik uang itu salah dan dilarang,” pungkasnya. (*)