Upaya Pemkab Mahulu untuk Memajukan Ekonomi Warga Mahakam Ulu, Lung: tanpa Merusak Lingkungan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Kepala Bagian Ekonomi Mahulu, Lung, menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu).

Dalam pernyataannya, Lung menjelaskan bahwa setiap rencana pembangunan, termasuk pendirian sub-sub pemukiman dan pasar, harus mempertimbangkan kesesuaian dengan ketentuan yang ada, terutama terkait kawasan hutan.

“Misalnya kita mau membangun pasar, tetapi kampung tersebut masuk dalam wilayah Kawasan Budidaya Hutan (KBH),” kata Lung pada Kamis (12/9/2024) di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu.

“Di dalam kampungnya sendiri tidak memungkinkan untuk membuat pasar karena itu kawasan hutan. Jadi, harus ada strategi khusus bagaimana membangun ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.  

Baca juga: Pemkab Mahulu Maksimalkan Teknologi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan Efisien

Ia menambahkan bahwa pola distribusi kebutuhan pokok di Mahulu telah terbentuk sejak sebelum pemekaran, dengan barang-barang yang dikirim dari ibu kota provinsi. 

Sementara itu, sektor pertanian tradisional dan perikanan sungai masih menjadi andalan masyarakat, namun hasilnya sering kali hanya cukup untuk konsumsi pribadi.

“Yang bertahan itu pertaniannya ya secara tradisional seperti ladang, dan sungai yang menyediakan banyak ikan untuk ditangkap, tapi sebatas untuk konsumsi sendiri,” jelasnya. 

“Kalaupun ada lebihnya dijual, itu pun tidak secara terus menerus.” ucapnya. 

Belum Memiliki Perizinan Usaha Sendiri 

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Mahulu, Lung, salah satu alasan utama mengapa perputaran uang di Mahakam Ulu lebih banyak keluar daerah adalah karena kebijakan perizinan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah. 

Perizinan ini mencakup data investasi yang masuk, yang seharusnya dapat menjadi sumber perputaran uang di Mahakam Ulu.

“Dengan adanya investasi masuk, maka perputaran uang terjadi. Ada lowongan kerja, rekrutmen karyawan, dan gaji yang dibelanjakan untuk keperluan, di situlah terjadi perputaran uang,” imbuhnya.

Ia mencatat bahwa sebelum pandemi Covid-19, perputaran uang di Mahulu, khususnya di Ujoh Bilang, mencapai sekitar 3 miliar rupiah pada tahun 2018 sampai tahun 2019. 

Baca juga: Penyaluran CSR Bentuk Dukungan Bankaltimtara Cabang Tana Paser untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hal ini didorong oleh banyaknya proyek pemerintah yang membuka peluang tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

“Namun, ada pergeseran setelah itu. Kontraktor-kontraktor besar hanya sebagian kecil yang belanja di sini, dan ini mempengaruhi perputaran uang lokal,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa untuk meningkatkan ekonomi Mahakam Ulu, diperlukan strategi khusus yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sekaligus mengoptimalkan manfaat dari investasi yang masuk ke daerah tersebut. 

Sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan yang terarah menjadi kunci dalam memastikan ekonomi masyarakat Mahulu berkembang tanpa mengorbankan lingkungan dan kearifan lokal. (*)