Soal Zaken Kabinet Prabowo-Gibran, PDIP dan PPP Sambut Positif Rencana Presiden Terpilih

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto dipastikan ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya. 

Presiden terpilih 2024-2029 tersebut pun meminta koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.

Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membuat zaken kabinet.

Baca juga: Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Lulusan Taruna Nusantara, Tambahan Jumlah Menteri dan Zaken Kabinet

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dengan begitu, ucap Muzani, jabatan menteri akan diisi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian.

Bukan hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.

Wacana pembentukan zaken kabinet lantas disambut positif oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai berikut.

PDIP

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan apresiasi atas rencana Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet.

"Apa yang disampaikan Pak Dasco bahwa kabinet 2024-2029 adalah kabinet profesional, dari kalangan profesional, zaken kabinet, saya mengapresiasi."

"Kami sangat menghargai itu. Dan kami sangat mengapresiasi. Dan 100 persen setuju," kata Said Abdullah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Kendati demikian, ia menyebut, itu bukan berarti posisi menteri hanya diisi kalangan profesional atau non-partai politik (parpol).

Said mengatakan, ada banyak orang profesional yang saat ini juga bergabung parpol.