Timsus Isran-Hadi Dibentuk Cegah Politik Uang di Pilgub Kaltim 2024, Jika Terbukti Tangkap Orangnya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tim Khusus (Timsus) pasangan petahana Pilkada Kaltim 2024 yakni Isran Noor dan Hadi Mulyadi dibentuk mencegah politik uang.

Kontestasi Pilgub Kaltim 2024 bulan November nanti dirasa harus mengambil langkah cepat dan tegas untuk mencegah praktik politik uang saat proses pencoblosan.

Ajakan untuk menjadi relawan pemantau juga digaungkan pihak Isran Noor – Hadi Mulyadi oleh Ketua Harian Timsus yang juga bagian dari Tim Pemenangan, Sapta Guspiani.

Pihaknya mengajak masyarakat yang ingin ikut andil di kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa sampai RT bisa mendaftar.

Baca juga: Berikut Daftar Lengkap Struktur Tim Pemenangan Isran Noor–Hadi Mulyadi di Pilkada Kaltim

"Tentu mengawasi dan menangani kasus-kasus politik uang, yang mungkin akan terjadi selama proses pemilihan. Pembentukan tim relawan bertujuan memastikan pemilihan berlangsung secara adil dan bersih," tegasnya, Minggu (15/9/2024) malam.

"Kami menerima pejuang demokrasi Kaltim, silahkan datang ke posko Isran-Hadi, nanti tim ini terintegrasi hingga ke tingkat Provinsi," sambung Sapta.

Targetnya, Timsus yang dibentuk bisa mengumpulkan hingga 10.000 relawan untuk mengawasi jalannya Pilgub Kaltim 2024.

Tim relawan juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang, termasuk polisi dan Bawaslu.

Tentunya untuk mengawasi setiap potensi pelanggaran yang dilakukan sebelum hari H pencoblosan.

Selain itu, untuk menjaga keamanan kepada saksi dari intimidasi paslon lainnya, tim pemenangan Isran-Hadi juga menyiapkan tim hukum untuk mendampingi pelapor.

"Jika ada yang terbukti, tangkap orangnya. Selain 10 ribu relawan, kami juga membentuk seribu lawyer mengawal ini. Ketika terjadi politik uang, tim hukum kami akan melakukan pendampingan yang siap membantu," tandasnya.

Sapta berharap, kontestasi Pilkada serentak di Kaltim tahun 2024 ini cerdas dalam memilih pemimpin.

Pihaknya ingin menciptakan masyarakat cerdas memilih di Pilkada 2024, termasuk melihat figur yang potensial dan berintegritas. 

"Kita ingin sinyal negatif bagi roda demokrasi dicegah. Jangan sampai itu (politik uang) seperti menjadi budaya pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi," pungkasnya. (*)