PKB tak Berharap Dapat Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Cak Imin Sebut Belum Ditawari

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan pihaknya tak ikut campur soal komposisi kursi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, yang terpenting bagi PKB adalah ikut menyukseskan pemerintahan yang akan datang.

“Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita punya kewajiban menyukseskan pemerintahan,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Muhaimin menambahkan bahwa penentuan formasi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

PKB, menurutnya, sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut dan tidak ingin melakukan intervensi.

“Secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif (presiden),” sebut dia.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi mengenai jatah kursi menteri bagi PKB dari Prabowo.

“Enggak ada, (tawaran) itu belum ada,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo dan Gibran saat ini sedang melakukan penjaringan figur untuk mengisi formasi kabinet mendatang.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo kemungkinan akan menambah jumlah pos kementerian dari 34 menjadi 44.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan bahwa Prabowo berencana membentuk kabinet zaken yang diisi oleh figur profesional, meskipun berasal dari partai politik.

Bocoran Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Susunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran kini terus digodok sebelum nantinya dilantik dan diumumkan ke publik.

Pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 semakin dekat.

Isu soal pembentukan kabinet Prabowo-Gibran pun makin kencang.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo berbicara mengenai penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Baca juga: PDIP Disebut akan Gabung Pemerintahan Prabowo, Said Abdullah: Kami Tetap Lakukan Kritik Konstruktif

Baca juga: PAN Sebut Menteri Profesional di Zaken Kabinet Prabowo-Gibran bisa dari Parpol, Jangan Remehkan

Menurut Dradjad, proses penyetoran nama-nama untuk disaring menjadi menteri dari partai politik (parpol) yang menyatakan mendukung pemerintahan belum dilakukan.

Namun, dia mengungkapkan, khusus nama-nama ketua umum (ketum) dan sejumlah nama senior-senior sudah diserahkan.

“Bahwa proses pembicaraannya mulai mengerucut, iya, gitu ya. Cuma sampai ke arah setor-setor nama setahu saja sih belum, kecuali baru nama ketum dan yang paling senior-senior sajalah yang paling itu,” kata Dradjad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.

Dia pun mencontohkan nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan nama Ketua Umum Partai Golkar.

Bahkan, menurut Dradjad, para ketua umum partai parlemen yang dari awal mengawal Prabowo-Gibran masuk dalam jajaran kabinet Prabowo mendatang. 

"Kalau ketum sih rasanya akan masuk ya semua, semua ketum akan masuk. Ketum parpol parlemen. Kalau ketum parpol non parlemen saya enggak tahu. Itu di luar yuridiksi saya. Saya kan bukan di level ketum. Ketum kan di atas lagi,” ujarnya.

Diketahui, ada empat parpol yang dari awal mendukung Prabowo-Gibran dan lolos ke parlemen, yakni PAN, Partai Golkar, Demokrat, dan Gerindra.  

Kabinet zaken

Lebih lanjut, Dradjad juga memastikan bahwa arah pembentukan kabinet sudah dispakati kepada kabinet zaken atau kabinet kerja.

“Kalau konsepnya adalah memang ingin kabinet yang betul-betul ahli, itu iya. Itu sudah ada kesepahaman ke arah sana gitu,” katanya.

Bahkan, dia menyakini bahwa kabinet ahli tersebut tetap bisa terbentuk meski bakal mengakomodasi parpol.

Sebab, banyak ahli dan teknokrat yang menjadi kader partai.

“Banyak ahli di parpol itu, jangan meremehkan parpol. Di parpol itu banyak orang yang latar belakangnya profesional ya. Lihat saja partai-partai, jenderal profesional banyak, profesor banyak, ahli keuangan banyak, ahli hukum banyak,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan, kemungkinan bakal dibedakan antara ahli atau profesional yang terafiliasi parpol dan yang tidak.

Baca juga: Pengamat Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih Dominan, tak Ada Tarik Menarik yang Kuat

Jatah partai baru 

Dalam kesempatan itu, Dradjad lantas berbicara mengenai jatah menteri untuk parpol yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi pendukung Prabowo-Gibran setelah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, tidak ada masalah dengan jatah untuk parpol baru tersebut. Tetapi, pasti akan dibicarakan dan diatur kembali dalam koalisi.

“Parpol KIM yang alsi kan sudah ada jatahnya. Kemudian, nanti yang baru masuk nah itu berapa dan bagaimana akan diatur,” katanya.

Hanya saja, Dradjad mengatakan, jatahnya kemungkinan lebih kecil dibandingkan parpol yang dari awal berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Memang kasarnya sebagai tamu ya jatahnya lebih kecil, posisinya lebih marginal dibandingkan yang tuan rumah. Kasarnya begitu tapi nanti dalam perkembangannya ya seperti yang kita lihat dalam perkembangannya kan tergantung personel yang ada di situ,” ujarnya.

Baca juga: Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Diumumkan 20 Oktober, Gerindra Klaim Hanya Dapat Sedikit Kursi

Dia pun mencontohkan PAN masuk di tengah-tengah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetap mendapatkan jatah tetapi tidak besar.

Hingga akhirnya, mendapatkan tugas besar dengan ditunjuknya Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Diketahui, ada tiga partai parlemen yang memutuskan pindah haluan dan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, beberapa partai non parlemen juga memutuskan bakal membantu pemerintahan Prabowo. Antara lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Perindo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Namun, Dasco mengaku, tidak mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyusunan kabinet.

Sebab, menurut dia, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

“Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif dari pada presiden terpilih,” kata Dasco dikutip dari Kompas TV, Senin.

Baca juga: Update Kabinet Prabowo-Gibran, Inilah Gaji Menteri Lengkap Tunjangan dan Fasilitas di Era Jokowi

Hanya saja, dia mengatakan, Prabowo masih dalam upaya menuntaskan sejumlah hal terkait kabinet.

Di antaranya, terkait dengan nomenklatur kementerian dan kriteria menteri.

“Nah beliau (Prabowo) pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang,” ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Formasi Kabinet Prabowo, Cak Imin: Sama Sekali Tak Pernah Terpikirkan "

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram