Hadiri South-South Knowledge Exchange, Akmal Malik Paparkan Komitmen Kaltim Menuju Ekonomi Hijau

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menghadiri pertemuan South-South Knowledge Exchange (SSE) di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (30/9/2024).

South-South Knowledge Exchange (SSE) merupakan suatu kegiatan pertukaran pengetahuan antar negara berkembang.

Kegiatan ini sering kali membahas tentang penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing negara.

Pertemuan SSE ini dihadiri oleh sejumlah negara seperti Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon serta delegasi Indonesia selaku tuan rumah.

Baca juga: Soroti Perlakuan Berbeda Atlet PON dan Peparnas, Pesan Pj Gubernur Akmal Malik: Kaltim untuk Semua

Dalam pemaparannya, Akmal Malik menyebutkan, Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektare yang 65 persen atau seluas 8,1 juta hektare merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.

"Jumlah penduduk kita 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni dan budaya," kata Akmal Malik.

Ia mengungkapkan bahwa 68 persen perekonomian Kaltim masih didominasi sektor tidak terbarukan.

Namun, perlahan Kaltim terus berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy.

"Kaltim komit dan konsisten menerapkan ekonomi hijau yang diinternalisasikan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kaltim 2008 hingga sekarang," ungkapnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Raih Anugerah IDeaward 2024

Pemprov Kaltim juga telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait perbangunan hijau dan reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+) atau reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Termasuk merampungkan sejumlah dokumen strategis seperti rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Dokumen program pengurangan emisi dana karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

"Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan sebagai rujukan utama RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan," jelasnya.

Keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund, menurutnya, memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC).

Di samping, menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkesinambungan dengan Program REDD+ di Kaltim.

"Dengan pelaksanaan SSE ini kami percaya tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara," pungkasnya.(*)