DPR RI Setujui Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen (BIN).

Rabu (16/10/2024) M Herindramenjalani fit and proper test atau uji kelayakan menjadi Kepala BIN.

Surat dari Presiden Jokowi terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terbaru, DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, untuk menjadi Kepala BIN, menggantikan Budi Gunawan.

Baca juga: Jokowi Berhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, Herindra Diusulkan ke DPR, Besok Uji Kelayakan

Hal itu diputuskan usai DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra, sebagai satu-satunya calon Kepala BIN.

"Alhamdulillah baru saja pimpinan DPR bersama tim perwakilan dari semua fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Bapak Muhammad Herindra sebagai satu satunya calon kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya," imbuh Puan.

Adapun, setelah ini DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN.

Rapat Paripurna dijadwalkan digelar pada Kamis (17/10/2024).

"Insyallah untuk menetapkan terkait dengan persiapan bahwa calon kepala bin yang akan datang kita akan rapat paripurnanya besok," ujar Puan.

Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna, Puan menyebut hasil pengesahan calon Kepala BIN akan diteruskan kepada pihak Istana, untuk ditindaklanjuti.

Rencananya, pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN akan digelar berbarengan dengan pelantikan menteri pada 21 Oktober 2024 mendatang, oleh Presiden Teprilih Prabowo Subianto.

"Dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada 20 Oktober yaitu presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Untuk diketahui, DPR RI menerima surat presiden (Surpres) tentang permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).