Andi Faiz Tegaskan Pentingnya Evaluasi Anggaran APBD Menjelang Tahun 2025 di Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian masyarakat Bontang tertuju pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai kurang transparan dan tidak terencana. 

Menyikapi hal ini Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penganggaran APBD, terutama menjelang tahun 2025.

Usai dilantik sebagai Ketua DPRD definitif untuk masa jabatan 2024-2029, Andi Faiz mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengakui bahwa beberapa program pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Namun, ia tidak menutup mata terhadap sorotan publik mengenai pengelolaan anggaran APBD yang dianggap kurang tepat, khususnya dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek).

Baca juga: DPRD Bontang Resmi Miliki Pimpinan Baru, Sumardi: Fokus Pembangunan dan Aspirasi Masyarakat

Di sisi lain, Andi Faiz juga mencatat bahwa penanganan stunting masih jauh dari harapan. 

Ia memberikan contoh alokasi anggaran untuk pemberian makanan bergizi kepada balita di tiga kelurahan dengan angka stunting tertinggi di Bontang, yang tercatat hanya Rp 237 juta.

Dana ini digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 2.655 anak yang dibagikan di posyandu ketiga wilayah tersebut. 

Sumber anggaran untuk PMT ini berasal dari program di setiap RT yang melekat di kelurahan, bukan dari alokasi khusus dari dinas terkait. 

Baca juga: Maming Janji Perjuangkan Aspirasi Rakyat Kecil Sebagai Wakil Ketua DPRD Bontang

Ketiga wilayah yang mengalami kasus stunting tertinggi adalah Kelurahan Bontang Lestari dengan prevalensi stunting 35 persen, diikuti Kelurahan Berbas Pantai dengan 27,5 persen, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan 27,2 persen.

"Apa yang sudah baik harus dilanjutkan, sementara yang kurang baik perlu diperbaiki. Evaluasi menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, laporan mengenai tingginya angka stunting di Bontang menghebohkan publik, yang menuntut aksi nyata dari pemerintah untuk menangani masalah ini secara efektif. 

Namun, kritik terhadap pengelolaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran semakin memperkuat ketidakpuasan masyarakat. 

Andi Faiz menegaskan bahwa penganggaran harus berlandaskan visi dan misi daerah, serta sesuai dengan RPJMD dan RKPD agar program-program yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Andi Faizal juga menekankan pentingnya masukan dari masyarakat dan media bagaimana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar semua pihak, terutama masyarakat, merasa terlibat dan diuntungkan.

Baca juga: Tekan Angka Putus Sekolah di Pesisir, DPRD Bontang Apresiasi Program Community Boarding

"Semakin banyak aspirasi yang kita terima, semakin baik. Masukan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan anggaran ke depan," tambahnya. 

Menurutnya peran DPRD sebagai pengawas dan legislator sangat vital. Andi Faizal menegaskan bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan, penganggaran, dan legislasi harus dijalankan secara maksimal. 

"Kita tidak bisa membiarkan anggaran dikelola secara sembarangan. Tujuan utama pemerintah harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan," tegasnya. (*)