Sekda Mahulu Hadiri Rakor Ormas Bersama Forkopimda se-Kaltim, Persiapkan Pilkada Serentak 2024

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi Masyarakat (Ormas) bersama Forkopimda se-Kaltim. 

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (15/10/2024). 

Hal ini bertujuan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang tertib, aman, dan demokratis.

Rakor ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, yang menekankan pentingnya peran ormas dalam menjaga kondusivitas serta mengedukasi masyarakat mengenai politik. 

Baca juga: Mahulu Mempersiapkan Acara Besar Hudoq Pakayang yang Masuk Event Nasional KEN Kemenparekraf 2024

Sekda Mahulu Stephanus Madang menyampaikan bahwa agenda utama Rakor ini adalah memastikan Pilkada berlangsung sesuai asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

“Peran penyelenggara seperti Bawaslu, KPU, serta aparat keamanan TNI dan Polri sangat penting untuk menjamin Pilkada yang damai dan aman,” katanya.

Mahulu sendiri menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. 

“Pada periode sebelumnya, partisipasi pemilih mencapai 78 persen, dan kami berharap bisa meningkat hingga 80 persen pada Pilkada mendatang,” jelasnya. 

Partisipasi aktif masyarakat, ormas, dan ASN juga dinilai krusial dalam memastikan hak sebagai warga negara terpenuhi.

Dalam kesempatan ini, Sekda Mahulu menekankan pentingnya netralitas ASN selama Pilkada. 

“Sudah diterbitkan Surat Edaran Nomor: 800/S041024/BKPSDM-TU.P/X/2024, tentang Mewujudkan Netralitas ASN Berintegritas di Lingkungan Pemkab Mahulu,” ungkapnya. 

Aturan ini didasarkan pada berbagai regulasi terkait, baik dari undang-undang, Kementerian Dalam Negeri, maupun peraturan daerah.

Sekda Mahulu menambahkan dengan pesan bahwa menjaga integritas dan netralitas ASN merupakan langkah penting dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan transparan. 

“Tugas kita adalah menjalankan amanah dengan profesional dan memastikan tidak terjebak dalam politik praktis,” tegasnya.

Bawaslu Provinsi Kaltim juga mengingatkan bahwa ASN dilarang keras terlibat dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. (*)