Andi Faiz Sebut Serapan Anggaran APBD di Bontang Masih Memprihatinkan

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG - Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam angkat bicara soal rendahnya serapan anggaran APBD yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang. 

Data dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bontang mengungkapkan fakta mengejutkan: serapan anggaran saat ini masih di bawah 50 persen, dengan sisa pagu anggaran yang belum terealisasi mencapai lebih dari Rp 2 triliun. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap program-program dan proyek-proyek yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Andi Faiz mengaku akan segera mengambil tindakan dengan berkomunikasi langsung kepada Sekretaris Daerah.

Ia menekankan pentingnya pemantauan terhadap OPD yang lamban dalam merealisasikan anggaran. 

Baca juga: DPRD Bontang Tetapkan AKD, Berikut Daftar Namanya

Baca juga: DPRD Bontang Resmi Miliki Pimpinan Baru, Sumardi: Fokus Pembangunan dan Aspirasi Masyarakat

"Hanya tinggal dua bulan sebelum tutup buku, kita harus segera menyelesaikan semua urusan yang berkaitan dengan APBD," ujarnya tegas saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Andi juga menyoroti perlunya langkah cepat dan tegas dalam menghadapi masalah ini. 

"Saya sudah berbicara dengan Bu Sekda dan meminta agar segera melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran di seluruh OPD," jelasnya. 

Dia yakin, langkah ini sangat krusial untuk memastikan semua anggaran yang telah direncanakan dapat terserap dengan baik sebelum akhir tahun anggaran.

Politisi Golkar ini menemukan beberapa OPD yang menjadi sorotan utama.

Misalnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) hanya mencatat realisasi keuangan sebesar 23,39 persen dari total pagu Rp 115 miliar, meskipun pengerjaan fisik telah mencapai 41,83 persen. 

Ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan progres pelaksanaan ini menimbulkan pertanyaan serius.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) juga menarik perhatian, dengan realisasi keuangan hanya 25,57 persen dari total pagu Rp 673 miliar dan realisasi fisik sebesar 29,79 persen. 

Sementara itu, Sekretariat Daerah Kota Bontang mencatat realisasi keuangan sebesar 28,13 persen dari total pagu Rp 56 miliar, dengan realisasi fisik yang jauh lebih rendah, yaitu 18,16 persen.

Baca juga: Rustam Pastikan Pembahasan Tata Tertib dan Pembentukan AKD DPRD Bontang Rampung Hari Ini 

Untuk memastikan akuntabilitas, Andi menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan secara maraton. 

"Alat kelengkapan dewan sudah siap dan kami akan segera turun ke lapangan atau memanggil kepala OPD untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban mereka," tandasnya. (*)