Pilkada Banten 2024

Debat Pilkada Banten 2024, Dimyati sebut Jadi Gubernur Terlalu Berat bagi Wanita, Respons Airin

Cawagub nomor urut 2, Dimyati Natakusumah sebut beban jadi gubernur terlalu berat buat wanita di Debat Pilkada Banten 2024. Respons Airin Rachmi Diany

Editor: Amalia Husnul A
Instagram kpuprovinsibanten
PILKADA BANTEN 2024 - Dua paslon Pilkada Banten 2024, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah dan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Cawagub nomor urut 2, Dimyati Natakusumah sebut beban jadi gubernur terlalu berat buat wanita di Debat Pilkada Banten 2024. Respons Airin Rachmi Diany 

Apalagi, lanjut Dimyati, sosok perempuan akan menjadi ibu dan menjadi madrasah bagi anak-anak kelak.

Sementara, Ade Sumardi merespons dengan mengatakan, pemerintah harus melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik maupun seksual.

Sebab, keduanya merupakan generasi yang dapat memajukan bangsa dan negara.

"Untuk mengatasi, makanya kita adakan bimbingan konseling biar semua paham anak mulai diajarkan mana yang boleh mana yang tidak boleh," ujar Ade.

Baca juga: 2 Survei Terbaru Paslon Pilkada Banten 2024, Segmen Pemilih Airin, Mesin Kekuatan Partai Andra Soni

Penjelasan Dimyati 

Calon wakil gubernur Banten nomor urut 2, Dimyati Natakusumah, menjelaskan terkait pernyataannya menjadi gubernur merupakan tugas yang terlalu berat bagi wanita saat debat Pilkada Banten 2024

Dimyati menjelaskan, dia tak melarang perempuan menjadi pemimpin daerah atau gubernur. 

Sebab ada sejumlah perempuan yang sukses dalam memimpin daerah.

"Bukan dilarang jadi gubernur, perempuan jadi gubernur ada yang sukses," kata Dimyati saat sambutan di Konser Banten Maju di Kota Serang, Banten, Kamis (17/10/2024).

Dimyati mencontohkan, wanita yang sukses menjadi pemimpin salah satunya mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Termasuk sejumlah wanita yang menjabat bupati dan wali kota di sejumlah daerah.

"Kenapa sukses karena tidak terlibat korupsi," ujarnya.

Namun, kata Dimyati, jika perempuan tersebut diperintahkan oleh keluarganya yang koruptor, dia hanya akan menjadi tumbal.

"Tapi kalau keluarganya yang koruptor menyuruh, nah itu yang kasihan perempuan itu hanya menjadi tumbal," ujar Dimyati.

"Perempuan harus dimuliakan. Undang-undang membolehkan siapa pun menjadi kepala daerah," ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved