Disebut akan Gantikan Luhut Jadi Menko Marves, Ini Alasan Muhaimin Iskandar Mau Jadi Menteri Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Disebut akan gantikan Luhut Jadi Menko Marves, ini alasan Muhaimin Iskandar mau jadi menteri Prabowo Subianto.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut-sebut akan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) di kabinet Prabowo-Gibran.

Muhaimin Iskandar juga jadi 1 dari 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Senin lalu.

Cak Imin juga hadir saat pembekalan para calon menteri di Hambalang.

Baca juga: Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Kepala BIN Muhammad Herindra, Mantan Wakil Prabowo di Kemhan

Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Syafiyah Ashfar mengungkapkan alasan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mau menjadi menteri di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, Muhaimin ingin membantu pemerintahan ke depan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat.

“Gus Muhaimin dan PKB ingin aktif terlibat dalam memecahkan persoalan ekonomi maupun berbagai penyakit sosial yang membebani kita sehari-hari,” ujar Ais dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Ia mengatakan, persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.

Kemudian, persoalan sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan persoalan kekerasan seksual.

Ais juga mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

“Karena hanya dengan kolaborasi, berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang saat ini kita hadapi bisa terselesaikan,” ucap dia.

Terakhir, ia menekankan bahwa PKB melihat pemerintahan ke depan punya pekerjaan rumah cukup banyak untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Baca juga: Anak Buah Megawati Belum Dipanggil Prabowo Gabung Pemerintahan, Ganjar: Rasanya tak Ada dari PDIP

Maka, PKB merasa harus memberikan bantuan dengan mempertimbangkan banyak hal, tak hanya sekadar urusan politik jangka pendek.

“Maka, PKB memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Pak Prabowo sebagai bentuk kolaborasi anak bangsa dalam memecahkan tantangan-tantangan tersebut,” imbuh dia.

Diketahui sampai saat ini tampaknya PKB bakal mendapatkan tiga kursi di kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Dua kursi menteri kemungkinan bakal diisi oleh Muhaimin dan Abdul Kadir Karding.

Kemungkinan satu kursi wakil menteri (wamen) diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza.

Anies Hormati Keputusan Cak Imin

Reaksi Anies Baswedan saat mengetahui Muhaiman Iskandar alias Cak Imin gabung ke pemerintahan Prabowo - Gibran.

Baca juga: AHY dan Cak Imin Dapat Jatah Menko, PDIP Kebagian 3 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Cak Imin fix gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah kalah di Pilpres 2024.

Saat bertarung di Pilpres, Ketua Umum PKB itu menjadi wakil calon Presiden, Anies Baswedan.

Hanya saja, keduanya kalah telak dari pasangan Prabowo-Gibran. 

Anies mengaku menghormati keputusan Cak Imin bergabung ke kabinet Prabowo. 

Hal itu diungkapkan Anies saat ditemui di kawasan Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

“Kita hormati saja semuanya,” ucap Anies singkat.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas mengungkit kekalahan di Pilpres 2024.

Anies selama ini memiliki prinsip untuk berada di luar pemerintahan setelah kalah di Pilpres lalu. 

“Bagi saya, apabila mengikuti kontestasi dan kemudian ada yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai pemenang dan ada yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai bukan pemenang maka yang tetapkan pemenang berada dalam pemerintahan,” ucap Anies.

Menurutnya, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok yang menang dalam suatu perlombaan.

Prinsip itulah yang kini Anies lakukan.

Kendati demikian, Anies tetap menghormati keputusan Cak Imin untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca juga: 8 Anggota Dewan Beken yang Tak Lagi Duduk di Kursi DPR RI, Ada Cak Imin hingga Masinton

“Jadi saya laksanakan juga sekarang. Dan bagi yang lain yang mengambil keputusan, kita hormati aja keputusannya,” pungkas Anies.

Sebagai informasi, Cak Imin menjadi satu di antara puluhan tokoh yang menghadap Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Cak Imin disinyalir akan menjadi kandidat calon menteri pemerintahan Prabowo.

Kabar burung yang beredar menyebut Cak Imin akan didapuk sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) di pemerintahan mendatang.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid enggan menjawab secara detail isu tersebut.

Ia hanya menegaskan, kader PKB siap ditempatkan di mana pun, baik di eksekutif maupun yudikatif.

"PKB ada di dalamnya, di kementerian maupun di DPR akan bersama-sama mengatasi masalah itu mendukung pemerintahan Pak Prabowo, insya allah berhasil insyaallah perekonomian akan bagus," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Terkait jabatan Cak Imin di kabinet nanti, Jazilul menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Ia berujar, PKB siap mendukung pemerintahan Prabowo untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

"Itu prerogatif Prabowo. PKB dari awal sudah menyerahkan posisi apapun kepada Pak Prabowo, PKB berkomitmen dukung karenanya mengatasi masalah ekonomi dan masalah sosial," ujarnya.

Cak Imin: PKB akan Perkuat Tim Prabowo 

Ditemui seusai menghadap Prabowo, Senin lalu, Cak Imin menegaskan PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan. 

Cak Imin menyebut, PKB akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak mendapatkan kursi di kabinet. 

"Soal posisi atau siapa, siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan pak Prabowo," kata Cak Imin, Senin. 

"Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang."

PPP dan PKB Tak Sejalan Nasdem Gegara Jatah Menteri

Setelah Partai Nasdem, apakah PKB dan PPP juga putuskan tak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming?

Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, memutuskan tak gabung ke pemerintahan Prabowo - Gibran.

Padahal sebelumnya, Nasdem disebut-sebut akan bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita (NasDem) memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),"   ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Ia mengatakan kontribusi NasDem dalam berbagai hal jauh lebih penting daripada masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk," ujarnya.

Meski begitu, Hermawi menekankan, NasDem tetap akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," tegasnya.

Ia juga mengaku Prabowo sempat menanyakan perihal NasDem yang tidak mengusulkan kandidat menteri.

"Pak Prabowo pernah bilang, 'NasDem kok belum kasih masukan nama?' Kita diam saja," ucapnya.

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi sikap NasDem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet," jelasnya.

Seperti diketahui Nasdem adalah 1 dari 3 partai politik yang tidak mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 namun kalah dari Prabowo-Gibran.

Lalu Bagaimana Sikap PKS Kini?

Prabowo Subianto menerima kedatangan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri beserta jajaran partai di kediaman Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) akhir pekan lalu.

Usai pertemuan, Prabowo Subianto menerima PKS masuk ke dalam pemerintahan mendatang.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan bahwa PKS adalah kawan lama.

Ia mengingat betul pernah berkoalisi dengan partai tersebut dalam Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014." 

Terpisah,  Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) telah menyiapkan daftar nama kader partainya yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto.

"Ya pasti menyiapkan, sudah siap. Pokoknya, siapa orangnya tunggu pengumuman dari presiden," kata Aher saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (12/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Meski enggan merinci nama atau jumlahnya, Aher pastikan kader partainya juga telah melalui tahapan panjang hingga memiliki kesepahaman dengan Prabowo.

"Menteri itu hak prerogatif presiden. Dialog sudah, bertemu sudah, ngobrol panjang tentang geopolitik sudah, tentang Indonesia sudah, geostrategi sudah, segala macam sudah kita obrolkan," ungkap Aher.

"Mintanya? Pasti inginnya seperti yang diingkan oleh Pak Presiden," kata Aher.

"Sulit kita mengungkapkan, karena ini hak prerogatif presiden secara penuh ya. Bahwa ada yang diberikan kepada partai-partai, tentu ya (baiknya) sekehendak dan sepaham dengan Presiden," ujar Aher.

Aher juga sempat menegaskan dirinya yang tidak termasuk dalam jajaran kabinet.

Sikap PKB soal Jatah Kursi Menteri

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berbicara mengenai jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebab beredar kabar PKB akan memperoleh dua kursi menteri.

Menurut Jazilul, perihal menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih.

Ia berujar pada prinsipnya PKB mengikuti aja apa yang dimandatkan kepadanya.

"Itu (jatah kursi) haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu (apakah dua kursi atau tidak), ikut saja kita," kata Jazilul kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Ia mengungkapkan, kursi menteri saat ini tak terlalu menjadi fokus PKB.

Jazilul menegaskan, komitmen PKB ialah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto supaya sukses nanti.

"Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," terangnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada pimpinan dari PKB yang dipanggil untuk berbicara dengan Prabowo, ia mengatakan sejauh ini belum ada.

Jazilul kembali menekankan, apa pun nanti yang diberikan kepada PKB, partainya bakal mendukung program yang dicanangkan Prabowo.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum (dipanggil untuk berbicara), yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucapnya. 

Dampak Koalisi Gemuk Prabowo

Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, minim oposisi.

Minim oposisi di pemerintahan Prabowo bisa berdampak fatal.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengomentari minimnya partisipasi oposisi di pemerintahan mendatang.

Saat ini, baru NasDem yang menentukan sikap tak masuk kabinet pemerintahan Prabowo.

Sementara PDIP belum tentukan sikap. 

Beberapa parpol parlemen lainnya mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. 

"Bahaya banget, demokrasi kalau nggak ada oposisi menurut saya bukan demokrasi tapi otokrasi," kata Bivitri kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (5/10/2024). 

Karena menurut Bivitri tidak akan ada pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Jadi ini kabar yang sangat sangat buruk," terangnya. 

Bivitri mengatakan pada pemerintahan sebelumnya ada partai oposisi. Banyak perundang-undangan yang tak berpihak rakyat diloloskan. 

"Dulu masih ada (oposisi) Demokrat sama PKS itu aja dilibas terus. Buat Cipta Kerja lewat, mau bikin UU Minerba lewat. Apalagi kalau nggak ada (oposisi), jadi perdebatan bahkan nggak akan ada," terangnya. 

 Dia juga menyoroti gemuknya kabinet pemerintah Prabowo.

Hal ini dinilainya bakal menimbulkan permasalahan. 

"Menurut saya nggak bagus (kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri. 

Ia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan. 

"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya. 

Selain itu menurutnya buat kementerian baru dan bongkar kementerian butuh waktu yang lama untuk jadi stabil, minimal dua tahun.

 "Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribun-Timur.com dengan judul Kata Anies Baswedan saat Tahu Cak Imin Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram