Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Kepala BIN Muhammad Herindra, Mantan Wakil Prabowo di Kemhan

TRIBUNKALTIM.CO - Rekam jejak dan harta kekayaan Kepala BIN Muhammad Herindra, mantan wakil Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Muhammad Herindra resmi menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) setelah disahkan DPR RI, hari ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Hal itu termuat dalam surat Presiden RI Joko Widodo kepada pimpinan DPR RI terkait pemberhentian Budi Gunawan dan pengangkatan Kepala BIN baru.

Dan hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan penetapan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Baca juga: DPR RI Setujui Muhammad Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Hal ini ditetapkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Rapat dihadiri 387 anggota.

"Apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui?" kata Puan dalam rapat.

"Setuju" ujar peserta rapat.

 "Terima kasih," ujar Puan lagi.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui Herindra sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

Keputusan ini diambil setelah DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Herindra yang digelar secara tertutup, Rabu (16/10/2024).

Berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar DPR RI, delapan fraksi menyetujui Herindra menjadi calon Kepala BIN.

"Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Bapak Muhammad Herindra sebagai satu satunya calon Kepala BIN, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan, kemarin.

Selanjutnya, hasil paripurna akan dikirimkan melalui surat kepada pemerintah.