Berita DPRD Bontang

DPRD Bontang Evaluasi Kinerja OPD Pemkot, Prioritaskan Ketertiban dan Pengawasan Pembangunan

Komisi B DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya pengawasan pembangunan dan ketertiban umum dalam rapat kerja perdana dengan sejumlah OPD mitra.

Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN
OPD PEMKOT DISOROT - Rapat perdana Komisi B DPRD Bontang, dipimping langsung Rustam dengan mengundang sejumlah OPD, Senin (21/10/2024). Peran Dinas ini sangat strategis dalam mengawasi setiap proyek pembangunan. Ini akan berdampak langsung pada ketertiban dan keselamatan masyarakat Kota Bontang, Kalimantan Timur.  

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Komisi B DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya pengawasan pembangunan dan ketertiban umum dalam rapat kerja perdana dengan sejumlah OPD mitra, di Gedung Sekretaris DPRD Bontang Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (21/10/2024),

Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi B Rustam. Ia menjelaskan, rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja dinas terkait agar proyek pembangunan di Bontang berjalan aman dan terawasi secara baik.

Rustam menegaskan, rapat ini tak hanya mempererat hubungan antara DPRD dan OPD, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengkaji kembali langkah-langkah yang telah diambil dalam menjaga ketertiban dan pelindungan masyarakat.

"Evaluasi kinerja ini krusial untuk memastikan pembangunan di Kota Bontang berjalan sesuai peraturan dan pada saat yang sama mendukung keamanan serta ketertiban umum," ujar Rustam.

Baca juga: Soal Rencana Megaproyek Pembangunan Soda Ash, DPRD Bontang Beri Sejumlah Catatan

Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat ini di antaranya:

  • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP);
  • Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPOPAR);
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  • Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) dan Inspektorat Daerah (IRDA);
  • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
  • Sekretariat DPRD (SETWAN);
  • Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA);
  • RSUD Taman Husada, serta beberapa dinas lainnya yang memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.

"Peran Dinas ini sangat strategis dalam mengawasi setiap proyek pembangunan. Ini akan berdampak langsung pada ketertiban dan keselamatan masyarakat," tambahnya.

Rapat perdana ini diharapkan menghasilkan sinergi kuat antara Komisi B dan OPD mitra kerja, khususnya dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di Kota Bontang.

Baca juga: Winardi Resmi jadi Ketua Fraksi PDIP di DPRD Bontang, Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Rustam berharap evaluasi yang dilakukan bisa memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved