Debat Pilkada Balikpapan 2024, Muhammad Sa'bani Janji Berantas Praktik Korupsi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Isu penanganan korupsi menjadi salah satu topik dalam debat perdana Pilkada Balikpapan 2024, Rabu (23/10/2024) malam ini. 

Bersama pasangannya Syukri Wahid, calon wali kota Balikpapan nomor urut 03 tersebut secara tegas menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang masih terjadi di Kota Minyak.

Sa'bani juga menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk masyarakat, dalam memerangi korupsi.

"Yang pertama, tentu saja, komitmen wali kota dan wakil wali kota untuk tidak melakukan perbuatan itu dan tidak menerima sedikit pun apa yang ditawarkan oleh semua pihak," kata Sabani.

Baca juga: Nomor Urut dan Profil 3 Paslon di Pilkada Balikpapan 2024, Rahmad-Bagus, Rendi-Eddy, Sabani-Syukri

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya akan memberikan perjanjian kepada para pejabat agar tidak menerima sesuatu secara tidak sah.

"Apabila mereka menerima dengan sadar dan terbukti, maka mereka harus bergeser dari jabatannya."

Sa'bani juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik-praktik kotor, seperti memberikan suap atau berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil, termasuk dalam hal-hal seperti penerimaan siswa sekolah dan proyek-proyek pemerintah.

"Kami minta masyarakat untuk tidak memisahkan diri, bermain lewat belakang, memberi ucapan terima kasih, atau menyogok untuk mendapatkan sesuatu," tegasnya.

Baca juga: Dapat Nomor Urut 3 pada Pilkada Balikpapan, Sabani-Syukri Ajak Warga Tak Terjebak Politik Uang

Sa'bani juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini.

"Semua ini akan kami sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, dan kami akan edukasi para pelajar mulai dari mereka agar betul-betul memahami anti-korupsi. Sehingga, saat mereka masuk dunia kerja, tidak melakukan hal-hal tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Syukri Wahid turut mengungkapkan langkah konkret yang akan diambil terkait pemberantasan korupsi.

Syukri mengutip data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa Balikpapan adalah salah satu kota dengan pengaduan korupsi tertinggi di Indonesia.

"KPK merilis data tahun 2021 hingga 2023 ada 312 pengaduan korupsi, dengan tertinggi di Kota Balikpapan mencapai 41 aduan. Ini membuktikan bahwa kota ini tidak nyaman lagi dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan," jelas Syukri.

Sebagai langkah solutif, Syukri mengatakan bahwa pemerintahannya akan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

"Kami akan membuka selebar-lebarnya akses pemerintah agar masyarakat bisa diakses langsung, sehingga orang dapat melihat dari dalam dan terlibat dalam praktik pengawasan," ujar Syukri.

Baca juga: Dapat Nomor Urut 3 pada Pilkada Balikpapan, Sabani-Syukri Ajak Warga Tak Terjebak Politik Uang