Debat Pilkada Kaltim 2024, Respons Isran Noor dan Rudy Mas'ud soal IKN dan Pagu Anggaran yang Turun

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam debat Pilkada Kaltim 2024 hari ini, Rabu (23/10/2024), dua paslon yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji memberikan respons terkait kelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertanyaan peran strategis IKN bagi Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian dalam sub tema pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam di debat Pilkda Kaltim 2024, cagub nomor urut 1, Isran Noor menjawab lebih dulu kemudian ditanggapi cagub nomor urut 2, Rudy Mas'ud.

"Pagu anggaran yang turun drastis dari APBN 2024 dan sebagai wilayah penyangga bagaimana strategi pasangan calon dalam mengantisipasi pembangunan IKN yang prosesnya melambat?" kata moderator membacakan pertanyaan dari panelis.

Mendengar pertanyaan yang dibacakan panelis, Isran Noor mengatakan, "Pemerintah pusat itu, Presiden sekarang itu adalah Presiden saya jangan macam-macam nanti saya laporkan ke bapak Presiden saya itu."

Berikutnya, Isran Noor minta maaf dan mengatakan mungkin panelis kurang jeli membuat pertanyaan.

Karena menurutnya, karena Gubernur itu adalah wakil Pemerintah Pusat yang membantu di dalam penyelenggaraan program-program nasional.

Menambahkan jawaban Isran Noor, Hadi Mulyadi, cawagub nomor urut 1 menjelaskan, "IKN anggarannya adalah pemerintah pusat. Anggaran provinsi jangan tanya camat, bukan urusan camat. Oleh karena itu kita serahkan kepada Pemerintah Pusat.

Kalimantan Timur tetap memberikan dukungan untuk pembangunan IKN," katanya.

Menanggapi jawaban Isran Noor dan Hadi Mulyadi, cagub nomor urut 2, Rudy Mas'ud mengatakan, "Mengantisipasi perlambatan anggaran, Gubernur ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat mesti kita harus sinergi artinya apa jangan sampai warga Kalimantan Timur, memiliki seorang Gubernur yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat.

Ibu Kota Nusantara ini sebuah anugerah buat masyarakat Kalimantan Timur banyak hal yang kita dapatkan dengan adanya IKN.

Antara lain, berkaitan dengan akses yang diperlukan ini bawa Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, mestinya pembangunan jalan itu haruslah dipermudah.

Kalau perlu kita pembangunan jalan 2 jalur agar cepat kita melaksanakan kegiatan. Akses perlu diperhatikan provinsi.

Maka pilihlah pemimpin calon gubernur yang sinkron dengan Pemerintah Pusat." 

Ketika diberi waktu untuk memberikan tanggapan, paslon nomor urut 1, Isran Noor memberikan mandat kepada cawagubnya, Hadi Mulyadi mengatakan, "Dalam kehidupan bernegara kita memahami ada kewenangan pusat dan ada kewenangan daerah.

Pada Gubernur memang ada perpanjangan dari pusat, tapi tidak semua kewenangan diberikan kepada Gubernur misalnya masalah luar negeri, agama termasuk masalah keuangan masalah keuangan tidak ada kewenangannya kepada kita,  hanya menerima dari APBN.

Oleh karena itu persoalannya yang tadi menurut saya tidak tahu tempat untuk ditanyakan kepada Gubernur, karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan saya kira kita yang belajar tata negara memahami ada kewenangan pusat yang tidak dimiliki oleh daerah provinsi atau Kalimantan.

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram