Ini Alasan Uskup Bogor Paskalis Bruno Syukur Tolak Jabatan Kardinal dari Paus Fransiskus

Meski permintaan untuk tidak diangkat menjadi kardinal pernah terjadi, tetapi keputusan Mgr Paskalis tetap mengejutkan.  

Mgr Anton yang sedang menghadiri Sinode di Roma bersama Uskup Pangkal Pinang Mgr Adrianus Sunarko OFM, mengatakan berita itu mengejutkan.

Namun Mgr Anton menambahkan, "Kita hargai keputusan Mgr Paskalis. Pasti Mgr Paskalis tahu yang terbaik bagi dirinya, bagi keuskupannya, dan bagi Gereja pada umumnya. Kita doakan".

Hal yang sama dikatakan Superior Genderal Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus (MSF) Romo Antonius Purnama Sastrawijaya MSF, yang tinggal di Roma.

"Berita ini sangat mengejutkan. Mungkin ada alasan mendasar yang disampaikan Mgr Paskalis, sehingga Paus mengabulkan permintaannya," ucapnya.

Baca juga: Siapa Aung San Suu Kyi? Pejuang Demokrasi Myanmar yang Ditawarkan Perlindungan oleh Paus Fransiskus

Kata Mgr Anton, "Yang paling bisa menjelaskan (mengapa meminta kepada Paus untuk tidak dilantik) hanya Mgr Paskalis sendiri". "Kita prihatin," tambah Romo Purnama.

Sinode adalah sebuah peristiwa di mana para uskup di seluruh dunia berkumpul, bermusyawarah, berbagi pengalaman iman, harapan, cinta dan keprihatinan bagi seluruh Gereja.

Tetapi, sinode kali ini berbeda. Karena melibatkan kaum awam dan perempuan untuk membantu memetakan masa depan Gereja Katolik.

Hak prerogatif

Pengangkatan seorang kardinal merupakan hak prerogratif Paus.

Karena itu, hanya Paus pula yang memiliki kewenangan untuk mengurungkan pengangkatan itu.

Misalnya, atas permintaan calon kardinal, seperti Mgr Paskalis atau menolak pengunduran diri atau memberhentikan atau memecat seorang kardinal dari jabatannya karena suatu sebab.

Seseorang yang diangkat Kardinal tidak harus selalu menjabat Uskup sebelumnya.

Pengangkatan seorang tokoh Gereja menjadi Kardinal tidak melalui proses ritual tahbisan.

Misalnya, Paus Fransiskus mengangkat Timothy Radcliffe, seorang pastor Dominikan Inggris menjadi kardinal. Juga, dalam setiap negara tidak harus selalu satu jumlah Kardinalnya.