Ibu Kota Negara
Rencana Prabowo Ajak Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim Usai dari Magelang
Rencana Presiden Prabowo Subianto ajak menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim usai dari Magelang.
TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Presiden Prabowo Subianto ajak menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim usai dari Magelang.
Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, tanggalnya belum ditentukan.
"Ada, ada (rencana mengajak Kabinet Merah Putih ke IKN). Belum (ditentukan tanggalnya)," kata Prasetyo di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
Kendati demikian, Prasetyo menyebut, bukan berarti seluruh jajaran akan berkunjung ke IKN di Kaltim.
Dia bilang, hanya sejumlah menteri maupun wakil menteri yang menjadi kementerian kunci dalam pembangunan dan pengembangan IKN.
Baca juga: Dampak IKN Nusantara, Realisasi Investasi Lampaui Target, PMDN di Kaltim Capai Rp14,8 Triliun
"Tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana, kan.
Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci. Menteri PU, Menteri Infrastruktur, Menteri Keuangan, jadi enggak usah rame-rame," ungkap Prasetyo.

Sementara itu, terkait penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota, Prasetyo mengungkapkan akan mempelajari terlebih dahulu.
Diketahui, Keppres itu diserahkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo untuk ditandatangani jika IKN sudah siap untuk ditinggali.
"Ya nanti kita lihat kita pelajari. Begitu semua sudah ready, semua siap, beliau yang akan tanda tangan.
Ndak (nunggu IKN jadi semua baru ditandatangani), kan bisa (sambil) jalan," ucap Prasetyo.
Prabowo Anggap IKN sebagai 'Ibukota Politik,' Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunan dalam 4 Tahun
Bahas kelanjutan IKN, Presiden Prabowo Subianto anggap IKN sebagai 'Ibukota politik' target rampungkan pembangunan dalam 4 tahun.
Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dibahas.
Presiden Prabowo Subianto membahas soal IKN di hadapan para menterinya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.