Anggaran IKN Terpangkas Era Prabowo, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Anggaran Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terpangkas di era Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian DPRD Provinsi Kaltim.

Diketahui, pemotongan drastis untuk proyek warisan Joko Widodo di tahun 2025 dari Rp42,5 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp143 miliar.

Tentu hal ini berimbas pada kelangsungan proyek prestisius tersebut.

Rp143,1 miliar dana yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk melanjutkan proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut sangat jomplang dari alokasi anggaran untuk proyek ini dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengungkap kekhawatirannya.

Baca juga: Bukan Januari 2025, Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan dari Presiden Prabowo Subianto

Baca juga: Belum Ada Kebijakan Baru soal Kepastian ASN Pindah ke IKN, Masih Tunggu Arahan Prabowo

IKN yang bakal menjadi pusat pemerintahan baru dan simbol masa depan Indonesia, kini dikawatirkannya karena berada dalam situasi yang kritis, adanya pemangkasan untuk keberlanjutan pembangunannya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan Kaltim ini, jumlah anggaran yang tersedia, tidak cukup memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.

Terlebih lagi untuk sebuah mega-proyek sebesar IKN, yang kemudian memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutannya.

“Kita hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Ini jelas jauh dari yang diperlukan untuk merealisasikan visi besar IKN,” menurut Samsun, Selasa (29/101/2024).

Walaupun menghadapi tantangan anggaran, Samsun berharap beban finansial proyek ini tidak dipikul kota-kota penyangga di Kaltim.

“Daerah tidak akan menanggung beban ini, karena tanggung jawab proyek sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kami mendukung pelaksanaan proyek tanpa terlibat langsung dalam pembiayaannya,” jelasnya.

Ia memiliki harapan besar terhadap presiden baru yang akan memimpin Indonesia pada 2024. 

Keberlangsungan dan percepatan pembangunan IKN sendiri, sangat bergantung fokus, perhatian dan segi prioritas pemerintahan yang baru.

Melihat ke depan, peran pemerintahan baru akan menjadi sangat penting.

Baca juga: Daftar Rumah Murah di Dekat IKN, Harga Mulai Rp 128 Juta, Ada di PPU, Samarinda dan Balikpapan

Tentu peran pemerintah baru bukan saja dalam hal pengelolaan pembiayaan, namun menjaga momentum IKN dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang.

“Kita butuh pemimpin yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan memastikan kelancaran proyek ini,” tegas legislator Dapil Kutai Kartanegara ini. (*)